Datasets:

nxvay
/

lexindo-kukarkab

id int64 10M 100M	title stringlengths 53 142	conversations stringlengths 1 4.61k
10,003,464	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2015	[{'from': 'human', 'value': 'Apa yang dimaksud dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2015?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2015, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.'}]
10,005,936	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014	[{'from': 'human', 'value': 'Apa yang dimaksud dengan Basis Kas dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.'}]
10,006,453	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018	[{'from': 'human', 'value': 'Bagaimana peningkatan kapasitas Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018, Perangkat Desa dan stafnya diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsinya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, dengan biaya dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.'}]
10,010,064	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020	[{'from': 'human', 'value': 'Apa dokumen pertanggungjawaban untuk perjalanan dinas menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020, dokumen untuk perjalanan dinas meliputi Bend 20, lampiran/tanda terima, SPT, undangan, daftar hadir, visum dari panitia, dan laporan perjalanan dinas.'}]
10,010,846	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016	[{'from': 'human', 'value': 'Apa tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016, tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi: a) menganalisis, membimbing, meneliti, dan menilai hasil kerja bawahan; b) menyusun rencana kegiatan Penyusunan Program dan Keuangan; c) merencanakan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja, LKJIP, dan LPPD; d) merencanakan SAKIP, SPIP, LKPJ, dan LKPD; e) menganalisis SPP dan menyiapkan SPM; f) menyusun pembukuan keuangan; g) merencanakan Perjanjian Kinerja dan SOP; h) merencanakan penyusunan kebijakan daerah; i) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan monitoring dan evaluasi; j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.'}]
10,012,378	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2018	[{'from': 'human', 'value': 'Apa yang dimaksud dengan Evaluasi dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2018?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Evaluasi dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2018 adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.'}]
10,013,078	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2020	[{'from': 'human', 'value': 'Berapa jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2020?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2020, jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 adalah Rp. 552.433.123.136,41.'}]
10,013,595	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016	[{'from': 'human', 'value': 'Bagaimana pembiayaan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.'}]
10,023,128	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2008	[{'from': 'human', 'value': 'Siapa yang menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2008?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2008 ditetapkan oleh Pj. Bupati Kutai Kartanegara, H. Sjachruddin, MS, pada tanggal 24 Desember 2008.'}]
10,024,746	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003	[{'from': 'human', 'value': 'Bagaimana pengaturan kepegawaian PDAM menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Pengaturan kepegawaian PDAM menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003 diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku, memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Negeri, dengan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Kepala Daerah.'}]
10,025,395	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018	[{'from': 'human', 'value': 'Apa yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 adalah kegiatan penyelenggaraan antara perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, dengan proses pengelolaan mulai dari tahap permohonan sampai terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.'}]
10,028,128	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2024	[{'from': 'human', 'value': 'Dalam Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2024, apa ketentuan dalam Pasal 27 terkait penyusunan dokumen Amdal?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Pasal 27 mengatur bahwa dokumen Amdal disusun oleh penanggung jawab usaha dengan memenuhi syarat seperti memiliki sertifikat kompetensi, lokasi yang sesuai dengan tata ruang, dan melalui proses penapisan secara mandiri atau dengan bantuan instansi lingkungan hidup.'}]
10,030,736	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2014	[{'from': 'human', 'value': 'Apa tujuan dari Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2014?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2014 bertujuan untuk menyusun pedoman umum pelaksanaan Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) sebagai petunjuk kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan secara sistematik, terpadu, dan menyeluruh, dengan mendorong kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah, dan kelompok peduli untuk pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan.'}]
10,032,324	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86 Tahun 2012	[{'from': 'human', 'value': 'Apa tugas Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86 Tahun 2012?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86 Tahun 2012, tugas Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi meliputi membantu Kepala Bidang, merencanakan kegiatan kesehatan reproduksi, menyusun bahan untuk RENSTRA, RENJA, TAPKIN, LAKIP, serta memfasilitasi penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.'}]
10,033,611	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2014	[{'from': 'human', 'value': 'Apa yang wajib dilakukan pelaku usaha perkebunan terkait pengelolaan lingkungan menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2014?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Pelaku usaha perkebunan wajib menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran, memiliki izin lingkungan, melaksanakan AMDAL atau UKL-UPL, dan mengolah lahan tanpa bakar menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2014.'}]
10,034,115	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016	[{'from': 'human', 'value': 'Apa tugas Kepala Seksi Layanan Informasi Publik menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016, tugas Kepala Seksi Layanan Informasi Publik meliputi: \na. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti, dan menilai hasil kerja bawahan;\nb. menyusun rencana kegiatan urusan Layanan Informasi Publik;\nc. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Layanan Informasi Publik;\nd. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008;\ne. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat;\nf. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan perumusan penanggungjawab Layanan Informasi Publik;\ng. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan peningkatan sumber daya manusia di bidang Layanan Informasi Publik;\nh. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP;\ni. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah;\nj. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi;\nk. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.'}]
10,034,349	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86 Tahun 2023	[{'from': 'human', 'value': 'Siapa yang berhak menerima uang representasi menurut Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86 Tahun 2023?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86 Tahun 2023, uang representasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.'}]
10,035,087	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003	[{'from': 'human', 'value': 'Apa prinsip yang harus diterapkan oleh pimpinan satuan organisasi menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Pimpinan satuan organisasi menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.'}]
10,038,912	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2012	[{'from': 'human', 'value': 'Bagaimana alokasi pupuk bersubsidi dirinci menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2012?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2012, alokasi pupuk bersubsidi dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dalam peraturan ini sebagaimana terlampir.'}]
10,039,891	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023	[{'from': 'human', 'value': 'Apa fungsi Kepala Bidang KB menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023, fungsi Kepala Bidang KB meliputi: (a) melaksanakan penyajian data menjadi informasi; (b) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi; (c) mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; (d) mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Laporan SPIP; (e) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan AKIE, pendayagunaan tenaga penyuluh KB, pengendalian kontrasepsi, dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; (f) mengoordinasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas; (g) mengoordinasikan penyusunan laporan; (h) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan (i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya dari Kepala Dinas.'}]
10,040,414	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012	[{'from': 'human', 'value': 'Siapa yang dimaksud dengan Bupati dalam Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Bupati dalam Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012 adalah Bupati Kutai Kartanegara.'}]
10,043,277	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013	[{'from': 'human', 'value': 'Siapa yang bertanggung jawab sebagai pengelola barang milik daerah menurut Pasal 4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Pejabat pengelolaan barang milik daerah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.'}]
10,045,205	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2012	[{'from': 'human', 'value': 'Apa saja undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang menjadi acuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2012?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang menjadi acuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2012 adalah: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.'}]
10,049,748	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2023	[{'from': 'human', 'value': 'Berapa jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan menurut Pasal 1 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2023?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Pasal 1 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2023, jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.806.136.462.966,00.'}]
10,050,505	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2009	[{'from': 'human', 'value': 'Apa yang dimaksud dengan \'Daerah\' dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2009?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2009, \'Daerah\' adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.'}]
10,051,034	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2025	[{'from': 'human', 'value': 'Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2025, apa latar belakang diterbitkannya peraturan ini?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk insentif fiskal berupa pembebasan BPHTB bagi MBR, guna mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.'}]
10,051,618	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016	[{'from': 'human', 'value': 'Apa saja tindakan administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran ketahanan pangan menurut Pasal 21 Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Pasal 21 Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016, tindakan administratif meliputi: a. peringatan secara tertulis; b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran; c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran, atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.'}]
10,053,835	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010	[{'from': 'human', 'value': 'Di mana Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 ditempatkan setelah diundangkan?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010, peraturan ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17.'}]
10,063,171	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2024	[{'from': 'human', 'value': 'Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2024, bagaimana batas antara Desa Kembang Janggut dengan Kabupaten Kutai Timur ditetapkan?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Batas antara Desa Kembang Janggut dan Kabupaten Kutai Timur disesuaikan dengan Garis Batas Peta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017.'}]
10,064,322	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2023	[{'from': 'human', 'value': 'Apa tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Aset menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2023?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (2), tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Aset adalah menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan keuangan dan aset.'}]
10,066,768	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2021	[{'from': 'human', 'value': 'Berapa jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2021?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2021, jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan adalah Rp1.137.649.704.119,00.'}]
10,068,048	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2018	[{'from': 'human', 'value': 'Apa dasar hukum utama yang menjadi pertimbangan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2018?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Dasar hukum utama yang menjadi pertimbangan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2018 adalah: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.'}]
10,069,604	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2016	[{'from': 'human', 'value': 'Di mana Retribusi Terminal dipungut menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2016?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2016, Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah daerah penyelenggaraan terminal.'}]
10,070,189	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2013	[{'from': 'human', 'value': 'Apa yang dimaksud dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2013?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2013 adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah.'}]
10,070,770	Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2006	[{'from': 'human', 'value': 'Siapa Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengundangkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2006?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengundangkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2006 adalah Drs. H. M. Husni Thamrin, MM.'}]
10,073,722	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008	[{'from': 'human', 'value': 'Apa jenis pelaporan ADD menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008, jenis pelaporan ADD meliputi: (1) Laporan Berkala, dibuat rutin setiap bulan; (2) Laporan Akhir, dibuat pada akhir tahun anggaran.'}]
10,074,738	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023	[{'from': 'human', 'value': 'Apa tanggung jawab Kepala Badan dalam tata kerja menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023, Kepala Badan bertanggung jawab untuk: 1. Melaksanakan peta proses bisnis; 2. Meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik; 3. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.'}]
10,075,154	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023	[{'from': 'human', 'value': 'Apa itu SIMPEG dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023, SIMPEG adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yaitu sistem informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.'}]
10,075,764	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2008	[{'from': 'human', 'value': 'Apa tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2008?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2008, tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.'}]
10,079,346	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2020	[{'from': 'human', 'value': 'Bagaimana tata cara penilaian fisik kebun kelapa sawit menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2020?'}, {'from': 'gpt', 'value': 'Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2020, tata cara penilaian fisik kebun kelapa sawit dilakukan setiap hektar dengan sampling minimal 25% dari luasan yang diusulkan, petugas penilai mencatat data pada satuan luasan yang disepakati dengan minimal 25% dari luas hamparan atau afdeling, dan pencatatan dilakukan dengan mengisi data lapangan fisik kebun didampingi oleh pengurus koperasi dan calon petani mitra.'}]