Dataset Viewer
instruction
stringclasses 1
value | input
stringlengths 307
25.7k
| output
stringclasses 3
values |
|---|---|---|
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | DJP Paparkan Progres Perbaikan Layanan Faktur Pajak Coretax, Bagaimana Riilnya di Lapangan? TEMPO.CO , Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memaparkan perkembangan terkini perbaikan layanan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Sebelumnya banyak wajib pajak yang mengeluhkan permasalahan pengurusan faktur pada sistem baru yang resmi diterapkan pada 1 Januari 2025 tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan perbaikan telah dilakukan, khususnya yang menyangkut pelayanan penerbitan faktur pajak. Beberapa upaya diklaim telah membuahkan hasil. "Sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 336.528," ujar Dwi dalam keterangan resmi yang dirilis Kamis, 23 Januari 2025. Sementara itu, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebanyak 118.749. Jumlah faktur pajak yang telah dibuat sebanyak 8.419.899, terdiri dari 6.802.519 faktur melalui Coretax DJP dan 1.617.380 faktur melalui e-faktur desktop. Total faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 5.630.494. Dwi membeberkan beberapa langkah yang dilakukan untuk perbaikan layanan penerbitan faktur Coretax. Di antaranya perbaikan modul pendaftaran atau registrasi untuk impersonate dan passphrase. Selanjutnya dilakukan penambahan server database untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas data. Perbaikan lainnya adalah validasi data skema impor faktur pajak dengan format *.xml. Selanjutnya penambahan kanal e-faktur melalui desktop untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu, yakni PKP yang menerbitkan faktur pajak di atas 10.000 dokumen per bulan. Terakhir, DJP melakukan perbaikan skema penandatanganan digital dalam proses penerbitan dokumen faktur. Berikut lima hasil perbaikan terkait faktur dalam sistem Coretax menurut DJP. 1. Penambahan kanal desktop, hal ini membuat jumlah faktur pajak yang ditandatangani bertambah cukup signifikan (dalam lima hari terakhir sejumlah 980.088 atau 24 persen dari total faktur pajak yang dibuat telah berstatus "approved"). 2. Kapasitas unggah faktur pajak melalui skema impor format *.xml menjadi lebih besar (dari 100 per unggahan menjadi 15.000 per unggahan). 3. Kapasitas unggah faktur pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) menjadi lebih besar (dari 21 faktur pajak per menit menjadi 50 faktur pajak per menit). 4. Peningkatan jumlah faktur pajak yang berhasil ditandatangani dalam skema impor format *.xml. Semula, dalam satu menit Coretax DJP bisa memproses penandatanganan 270 faktur pajak. Saat ini Coretax DJP telah dapat memproses penandatanganan hingga 1.000 faktur pajak per menit. 5. Data dan informasi yang tercantum pada faktur pajak menjadi lengkap. Sebelumnya didapati kendala pada beberapa PKP, di mana data faktur pajaknya tidak lengkap. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai Coretax secara teoritis bisa memberi dampak positif bagi penerimaan negara karena membantu pengawasan wajib pajak. Sayangnya masih banyak kendala dalam penerapan sistem baru di awal pelaksanaannya ini sangat mengganggu operasional perusahaan, khususnya sisi keuangan. "Terutama perusahaan FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) yang perlu banyak menerbitkan faktur. Dari informasi yang saya dapatkan, banyak proses penjualan menjadi terganggu karena tidak dapat menerbitkan faktur," ujarnya kepada , dikutip Kamis 23 Januari 2025. Tak sedikit dari para wajib pajak yang kesulitan mengakses Coretax menyampaikan keluhannya di kolom komentar di postingan terbaru Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di dalam postingan pada Rabu, 22 Januari 2025, Bendahara Negara itu membeberkan isi rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Wijaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Mereka tengah membahas kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak tahun 2020 pada 7 sektor yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet serta sektor ketenagalistrikan. Sri Mulyani mengklaim penerapan kebijakan HGBT secara komprehensif telah cukup baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal. Namun di kolom komentar unggahan Sri Mulyani itu, banyak warganet yang menyampaikan unek-uneknya ihwal Coretax. Ada yang mengeluhkan kesulitan mengakses Coretax karena sering kali error, ada juga yang kesulitan menerbitkan faktur pajak hingga hari ke-22 sejak awal pemberlakuan sistem tersebut, sampai ada juga yang mempersoalkan pemenang tender pengadaan Coretax. | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | India Bagikan Pengalaman Program MBG ke Indonesia JAKARTA, KUPANGNEWS.COM - Pemerintah India berbagi pengalaman mereka mengenai program makan siang gratis yang telah dilaksanakan sejak 1995 dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Indonesia di Hyderabad House, New Delhi, pada Sabtu.(25/1/2025). Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri India Narendra Modi mengungkapkan beberapa hal terkait keberhasilan program tersebut dan bagaimana India mendistribusikan layanan publik terkait kesehatan dan ketahanan pangan kepada warganya. PM Modi menyatakan bahwa India siap untuk berbagi pengalamannya dengan Indonesia dalam program makan siang gratis tersebut serta bekerja sama lebih lanjut dalam bidang-bidang lain, seperti energi, mineral kritis, sains dan teknologi, luar angkasa, dan pendidikan STEM. "India berbagi pengalaman dalam sektor ketahanan pangan dan layanan publik kepada Pemerintah Indonesia. Kami memutuskan untuk melanjutkan kerja sama di berbagai bidang ini," ujar Modi saat menyampaikan pernyataan bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden Prabowo , dalam sambutannya, mengapresiasi bantuan dan dukungan India, serta menyatakan bahwa Indonesia telah mempelajari banyak hal dari program-program layanan publik yang telah berhasil diterapkan di India. "Kami berterima kasih kepada Perdana Menteri atas bantuan yang diberikan. Kami telah mengirimkan tim-tim teknis, dan saat ini menjalankan berbagai program yang menurut kami adalah contoh-contoh yang baik, dan kami ingin terus belajar dari pengalaman India," ujar Presiden Prabowo. Dalam sesi pertemuan yang sama, kedua pemimpin menyatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan India sangat erat, baik dalam konteks sejarah, budaya, dan kerja sama strategis. PM Modi menambahkan bahwa Indonesia adalah mitra penting bagi India dalam kerangka kerja sama ASEAN dan Indo-Pasifik. Mereka berdua sepakat untuk terus menjaga perdamaian, keamanan, dan ketertiban di kawasan, serta menjaga kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional. PM Modi juga menyoroti peran India dalam mendukung Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan, termasuk memberikan sebidang lahan bagi Indonesia untuk mendirikan kantor kedutaannya di New Delhi ketika banyak negara belum mengakui kemerdekaan Indonesia. "Itu menunjukkan betapa dalamnya hubungan kami. Indonesia tidak akan melupakan dukungan tersebut," tambah Presiden Prabowo. Pada pertemuan ini, Presiden Prabowo dan PM Modi juga memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India, yang dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (*) | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Belajar Penghapusan Kemiskinan, Prabowo Akui Banyak Dapat Inspirasi Dari India JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Banyak mendapatkan inspirasi dari program-program Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden RI Prabowo Subianto mengakui dirinya banyak belajar dari Pemerintah India menghapus kemiskinan. Dalam taklimat media yang dikutip di Jakarta, Ahad (26/1/2025), pernyataan Prabowo itu disampaikan saat menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan New Delhi, India, Sabtu (25/1) malam. Untuk itu, ia mengakui dirinya banyak belajar dari Pemerintah India menghapus kemiskinan. "Saya datang ke sini selama beberapa hari, tetapi saya belajar banyak dari kepemimpinan dan komitmen Perdana Menteri Modi," kata Presiden Prabowo. "Komitmennya untuk mengurangi kemiskinan, membantu yang terpinggirkan, dan membantu masyarakat yang paling lemah merupakan inspirasi bagi kami," tambahnya. Oleh karena itu, Presiden kembali menyatakan dirinya merasa terhormat berkunjung ke India dalam rangka agenda kenegaraan maupun untuk memenuhi undangan sebagai tamu utama (chief guest) Hari Republik India Ke-76. "Saya sangat bangga berada di sini (di India). Saya bukan politisi profesional, saya bukan diplomat yang baik. Saya hanya mengatakan apa yang ada di hati saya," katanya. Jamuan makan malam di Rashtrapati Bhavan merupakan bagian dari agenda kenegaraan Presiden Prabowo di India. Dalam acara itu, Presiden Prabowo, yang mengenakan setelan jas biru tua, duduk di samping PM Modi. Di Rashtrapati Bhavan, jajaran Kabinet Merah Putih yang ikut jamuan makan malam, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam acara jamuan yang sama, Presiden India Droupadi Murmu menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Keduanya sempat melihat beberapa ornamen-ornamen bersejarah di Rashtrapati Bhavan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden India juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesediaannya memenuhi undangan sebagai tamu utama Hari Republik India. Presiden Murmu kemudian mengenang kembali momen Presiden Ke-1 RI Soekarno menjadi tamu utama pertama dalam peringatan pertama Hari Republik India pada 1950. "Ini merupakan cerminan dari hubungan yang telah lama terjalin, dan tradisi demokrasi yang kuat antara India dan Indonesia," demikian siaran resmi Istana Kepresidenan India. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraannya (state visit) di India pada tanggal 23–26 Januari 2025. (Ant/02) | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Anggota Komisi IV DPR RI Setuju PSN PIK 2 Dibatalkan dan Dievaluasi TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo setuju Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dibatalkan dan dievaluasi. Menurut Firman, proyek PSN PIK 2 tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat dan ekosistem setempat. "Saya sangat setuju kalau proyek PSN PIK 2 dibatalkan dan harus dievaluasi secara menyeluruh dan dikaji secara mendalam, dan juga dilihat asas manfaatnya untuk rakyat atau kepentingan siapa. Apalagi kalau hanya untuk kepentingan pengusaha," kata Firman dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat, 3 Januari 2025. Penetapan status PSN terhadap proyek properti Pantai Indah Kapuk 2 di pantai utara Jakarta dan Tangerang, Banten, pada Maret 2024 menuai kontroversi. Proyek yang digarap pengusaha pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, tersebut disinggung Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Nusron mengklaim telah mengantongi dugaan pelanggaran di PIK 2, salah satunya sebagian area proyek strategis di PIK 2 yang berada di kawasan hutan lindung. Polemik muncul sejak status PSN untuk PIK 2 diberikan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Aguan. Pemberian status PSN ini ditengarai sebagai imbalan karena mau berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Firman Soebagyo mengatakan proyek ini berpolemik ketika pejabat sebelumnya berbicara lantang bahwa PIK 2 tidak bermasalah dan semua perizinanannya beres. Namun, Firman heran karena Menteri ATR/BPN yang baru, Nusron Wahid, justru menyampaikan bahwa proyek PSN PIK 2 batal ditetapkan sebagai PSN karena masih ada masalah pelanggaran tata ruang. Firman heran bertapa mudah pejabat menyatakan tidak ada masalah dan kemudian dianulir lagi oleh pemerintah sendiri yang menyatakan proyek PSN PIK 2 masih ada masalah sehingga ditinjau kembali. "Saya sudah menyampaikan sejak awal bahwa sejak di era Pak Harto (Soeharto) reklamasi serta pembangunan kawasan PIK itu memang telah dinyatakan bermasalah melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Maka saat itu ditolak dan dibatalkan," kata politikus senior Golkar ini. Namun, Firman merasa aneh karena dalam beberapa dekade terakhir ini pembangunan kawasan PIK dilanjutkan dan berjalan dengan mulus. Padahal, ucap Firman, saat itu Komisi IV DPR RI telah menyampaikan penolakan keras karena ada prinsip-prinsip yang dilanggar, yaitu tata ruang dan KLHS. "Proyek PSN PIK 2 tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat setempat dan mengorbankan ekosistem dan kelestarian lingkungan," tutur Firman. Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan persoalan pembangunan PIK 1 juga sudah menuai masalah sejak awal. Namun pemerintah juga tetap memuluskan proyek itu dan mengabaikan keberatan DPR serta protes masyaeakat setempat. Firman meminta pemerintah dan para pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh apalagi terkait kawasan hutan lindung. Ia mengatakan jangan ada investasi sehingga menabrak regulasi. "Investasi adalah sebuah keniscayaan, tetapi kalau investasi mengorbankan rakyat dan kelestarian lingkungan, ini yang perlu diperhatikan dan harus ditinjau ulang," tutur dia. Dalam wawancara kepada Tempo yang diterbikan Majalah Tempo edisi 8 Desember 2024, Aguan menjelaskan bahwa PIK 2 bukan bagian dari PSN. Menurut dia, lahan hijau yang berada di sekitar pesisir Jakarta tak akan berubah. Selama ini daerah itu tak pernah dirawat dan kerap terkena abrasi. "Ini ada barang mati menjadi hidup," kata Aguan di kantor pemasaran PIK 2, Jakarta Utara, Selasa, 26 November 2024. Sebelum pergantian tahun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyinggung soal PSN Tropical Coastland Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Proyek yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten itu kata dia bermasalah karena tidak tercantum sebagai PSN pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. "Padahal, ini masuknya PSN pariwisata," kata Nusron dalam acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN di kantornya pada Selasa, 31 Desember 2024. Walhasil, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/mesti mengajukan perubahan RTRW. Nantinya, Kementerian ATR/BPN yang bakal mengeluarkan persetujuan. Bila Pemda tidak mengajukan, perusahaan atau si pemilik proyek harus meminta rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Namun hingga kini, Nusron mengaku belum mendapat permintaan dari Pemda maupun perusahaan. Adapun proyek Tropical Coastland PIK 2 merupakan proyek yang digarap PT Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. "Jadi, kami tidak bisa menyatakan apa-apa," tutur Nusron. Selain persoalan RT/RW, Nusron mengatakan 1.500 hektare lahan di PSN tersebut berada di area hutan lindung. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan menurunkan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Kemudian, mengkonversinya menjadi area penggunaan lain (APL). Dalam penurunan status lahan itu, perusahaan mesti menyiapkan lahan pengganti yang nantinya ditentukan Kementerian Kehutanan. Namun, meski menemukan sejumlah persoalan, Politikus Partai Golkar itu menyatakan kementeriannya tidak memiliki wewenang terkait dengan status PSN Tropical Coastland PIK 2. "Bola di tangan Kemenko Perekonomian. Kami hanya sudut pandang tata ruangnya," kata Nusron. Namun, ia menjelaskan, KPPR menjadi pintu masuk untuk perizinan lain. "Sebelum ada itu, putar balik," ucapnya. Pemerintahan era Presiden Jokowi menetapkan Tropical Coastland PIK 2 sebagai PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Tropical Coastland hanyalah bagian kecil dari megaproyek PIK 2 yang bakal mengelola lahan seluas 28 ribu hektare. Pendanaan proyek tersebut sepenuhnya mengandalkan investasi pengembang yang nilainya ditaksir mencapai Rp 65 triliun. PRAGA UTAMA | RIRI RAHAYU | RIKY FERDIANTO | RIZKI YUSRIAL | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Kasus Tom Lembong dan Celah Korupsi di Balik Izin Impor Pangan tirto.id - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (JAM Pidsus Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, sebagai tersangka pada kasus importasi gula. Kasus yang menyeret ex Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) di Pilpres 2024 itu terjadi pada periode 2015-2016 saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tom Lembong diduga menyalahi prosedur dalam pemberian izin impor gula pada 2015. Padahal berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus atau kelebihan stok gula, sehingga tidak perlu dilakukan impor gula. Namun, Tom Lembong saat itu tetap menyetujui surat keputusan untuk dilakukan impor. " Menteri Perdagangan, yaitu saudara TTL memberikan izin persetujuan impor Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP yang kemudian GKM itu diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP), " ungkap Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (29/10/2024) malam. } Izin impor yang dikeluarkan Tom Lembong diberikan kepada delapan perusahaan swasta, yakni PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI. Sementara secara aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor GKP hanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). " Dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri, " jelas dia. Setelah izin impor diberikan, kemudian dilakukan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kemenko Perekonomian pada 28 Desember 2015. Salah satu pembahasannya pada 2016, Indonesia justru kekurangan GKP sebanyak 200.000 ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional. Untuk stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, tersangka CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang diberikan izin impor tersebut. Pertemuan itu membahas rencana kerja sama impor GKM menjadi GKP antara PT PPI dan delapan perusahaan gula swasta. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. Ini dilakukan melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton. Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan gula swasta ditambah satu perusahaan swasta lainnya yaitu PT KTM. Meskipun seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN (PT PPI). " Atas sepengetahuan dan persetujuan Tersangka TTL, Persetujuan Impor GKM ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta. Dan seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, " Abdul Qohar. Setelah kedelapan perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000/kg. Angka ini lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebesar Rp13.000/kg, dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. " Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM sebesar Rp105/kg, " jelas dia. Atas kejadian tersebut, kerugian negara yang timbul akibat penyalahan prosedur ini senilai ±Rp400 miliar. Uang tersebut menjadi nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara dalam hal ini BUMN (PT PPI). Dalam kasus ini, Tom Lembong dan CS dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pekerja melakukan bongkar muat gula kristal putih impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (1/4/2023).ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom. Ada Kejanggalan? Penetapan tersangka ini tentu bisa dibaca bahwa ada yang tidak beres dalam kebijakan impor gula selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena tak tanggung-tanggung, Kejaksaan Agung sebelumnya membidik rentang waktu yang diduga terjadi korupsi mulai 2015-2023. Apesnya, Tom Lembong yang menjadi salah satu tersangkanya. Padahal dalam rentang waktu tersebut, setidaknya sudah lima kali menteri perdagangan berganti. Mulai dari Thomas Lembong pada 2015, Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022) hingga Zulkifli Hasan (Zulhas) (2022-2024). Seluruh Menteri Perdagangan era Jokowi ini melakukan impor gula. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada era Enggartiasto Lukita, misalnya, nilai impor gula pada 2017 mencapai 4,48 juta ton, 2018 sebanyak 5,02 juta ton, dan 2019 4,09 juta ton. Kemudian di era Agus Suparmanto pada 2020 sebanyak 5,53 juta ton. Selanjutnya di era Muhammad Lutfi pada 2021 terjadi impor gula 5,48 juta ton dan 2022 tercatat naik menjadi 6,00 juta ton. Sedangkan di era Zulhas impor gula pada 2023 khususnya mencapai 5,06 juta ton. Menurut mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, berdasarkan fakta penyelidikan Kejaksaan Agung yang ditemukan dalam proses penetapan tersangka Tom Lembong sudah cukup jelas. Ini, kata dia, akibat keputusan atau kebijakan yang tidak berdasarkan hal-hal yang prudent. " Kejaksaan Agung itu yakin sehingga ketika menemukan bukti yang cukup, maka Tom Lembong dan Direktur PT PII saat itu sebagai tersangka. Tentu saya terkejut Tom Lembong memberikan izin impor walaupun ternyata ada surplus, " jelas Yudi kepada Tirto, Rabu (30/10/2024). Sementara pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus importasi gula ada yang janggal. Menurutnya, sangkaan yang disebut Kejaksaan Agung saat itu Indonesia tidak perlu impor gula, sehingga perlu diragukan juga berita acara disampaikan. " Sebab setiap tahun kita memang impor gula, termasuk sampai saat ini. Bahkan jumlahnya makin tinggi, hampir 3 juta ton sejak 2021-2023. Puncak impor gula itu di era M Lutfi dan Zulkifli Hasan. Apa mereka bisa disangka yang sama seperti halnya Tom Lembong? " ujarnya kepada Tirto, Rabu (30/10/2024). Herry justru khawatir segala kebijakan bisa diperlakukan seperti ini. Dari impor beras, gandum, dan lain-lain. Dalilnya bisa dibuat sama dengan kasus sekarang : produksi lagi banyak. Atau, bisa juga nanti ada program pemerintah yang akhirnya tidak berjalan, bisa diproses oleh Kejaksaan Agung. " Misalnya, kasus Food Estate yang seharusnya menghasilkan beras tapi jadinya singkong atau jagung. Jangan-jangan ini nanti bisa dibawa ke arah pidana juga, " ujarnya. Menurut Herry, yang mesti diselidiki dalam kebijakan itu adalah prosesnya, bukan ujungnya, seperti memberikan perizinan. Tapi, apakah proses pemberian izin itu adalah pelanggaran atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai aturan? Ini mestinya yang jadi fokus bagi Kejaksaan Agung. " Tapi kita lihat saja, sejauh mana kasus Tom Lembong akan mengarah. Semoga tidak ada tendensi politik dalam kasus ini, " ujarnya. Dalam kasus ini, Abdul Qohar memastikan tidak terkait dengan unsur politik. Menurutnya, penetapan tersangka murni terkait kasus impor gula kristal di Kementerian Perdagangan. Penyidik, kata Qohar, sudah memiliki alat bukti yang cukup atas perbuatan Tom Lembong dan tersangka Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Apalagi, kasus itu sudah dimulai penanganannya pada 2023. " Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapapun itu, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup," ucap Qohar. Pedagang menunggu pembeli daging sapi di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Badan Pangan Nasional menetapkan rencana impor daging sapi tahun ini sebesar 145.251 ton yaitu di bawah jumlah pengajuan rencana kebutuhan oleh para pelaku usaha sebanyak 462.011 ton. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym. Celah Korupsi Pada Impor Pangan Di luar persoalan impor gula, pentingnya untuk menutup celah potensi kecurangan atau korupsi terhadap impor pangan lainnya. Mengingat, dalam hal ini beberapa komoditas pangan Indonesia masih sangat bergantung kepada impor. Mulai dari beras, daging, bawang putih, dan lainnya. Impor beras Indonesia pada 2023 berdasarkan data BPS tercatat mencapai 3,06 juta ton. Angka ini meningkat 613,61 persen dibanding 2022 (year-on-year/yoy) dan menjadi tertinggi selama 5 tahun terakhir. Impor beras Indonesia didominasi semi-milled or wholly miller rice. Volumenya 2,7 juta ton atau 88,1 persen dari total impor beras tahun lalu. Kemudian ada impor broken rice 345,7 ribu ton (11,29 persen), dan impor basmati rice 7,13 ribu ton (0,23 persen). Pada kurun waktu sama, Indonesia juga masih mengimpor daging sejenis lembu (sapi, kerbau, dan sejenisnya) sebanyak 238,43 ribu ton dengan nilai 834,27 juta dolar AS. Australia menjadi pemasok daging terbesar ke Indonesia pada tahun lalu dengan volume 112,6 ribu ton atau 47,22 persen dari total impor nasional. Nilai impor daging dari negara tersebut mencapai 348,84 juta dolar AS. Sementara untuk bawang putih, Indonesia memang hampir bergantung penuh pada pasokan impor. Mengutip paparan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (21/10/2024), produksi bawang putih dalam negeri tahun ini ditaksir hanya mencapai 22.343 ton. Padahal, Bapanas menghitung, kebutuhan bawang putih nasional setahun mencapai 664.321 ton, atau sekitar 1.815 ton per hari. Sementara Indonesia sudah mengimpor sebanyak 345,50 ribu ton bawang putih sejak awal tahun 2024 hingga bulan September. Impor di bulan September 2024 tercatat sebanyak 42,18 ribu ton. " Apalagi bawang putih ini kan 95 persen impor. Maka perizinan impor bawang putih ini amat strategis bagi para pemburu rente terhadap impor pangan. Rente manis dari gula pun tak kalah menariknya, " ujar Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, kepada Tirto, Rabu (30/10/2024). Eliza tidak menampik bahwa celah korupsi terhadap perizinan impor pangan cukup besar. Menurutnya, salah satu akar persoalan skandal korupsi impor pangan karena kebijakan pengendalian impor di Indonesia masih berbasis rezim kuota. " Pemerintah kan bagi jatah impor kepada importir sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri. Karena kuota itulah celah persoalan terjadi, ada masalah hukum, baik pidana atau persaingan usaha, " ujarnya. Menurut Eliza, kuota impor justru berpotensi terjadi persekongkolan dan praktik kartel. Pasalnya, kuota ini harus ada surat persetujuan impor dan rekomendasi produk impor, sehingga berpotensi terjadi persekongkolan dan itu ada nilainya. " Terlebih transparansi pemberian kuota ini pun amat sangat kurang, sehingga kerap kali impor pangan banyak kasusnya. Apalagi disparitas harga antara harga internasional dan domestik yang cukup besar, inilah yang mendorong para rent-seeking beraksi meski terkadang surplus di dalam negeri tapi tetap impor, " ungkapnya. Yudi Purnomo mengamini bahwa masih banyak celah penyalahgunaan izin impor pangan. Ini menjadi PR penegak hukum untuk membongkarnya, siapa yang selama ini bermain di sektor pangan. " Tentu celah selalu ada, " pungkas Yudi. | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Sorgtime: Inovasi Kopi dengan Sentuhan Sorghum Lokal oleh Mahasiswa ITS Surabaya, Januari 2024 – Sorgtime, sebuah inisiatif inovatif yang dipimpin oleh Apta Jayeng Dwi Putra membawa angin segar dalam industri kuliner lokal dengan menghadirkan kopi gula sorghum sebagai produk unggulan. Sorgtime digagas oleh lima mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yaitu Apta Jayeng Dwi Putra, Mohchamad Airlangga Bima, Galuh Taufan Ardiansyah, Berlian Imazdalifa, dan Zahra Hanifa Zubir. Berawal dari kolaborasi organisasi Sarekat Dagang Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengelola hasil tanaman sorghum, Sorgtime bertekad untuk memberikan nilai tambah pada sorghum yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dengan semangat inovasi, Sorgtime memanfaatkan sorghum sebagai bahan dasar gula alami untuk kopi. Gula sorghum tidak hanya menjadi pilihan yang lebih sehat, tetapi juga mendukung gaya hidup gluten-free dan ramah diet. Inovasi Kopi dengan Gula Sorghum Sebagai produk utama, kopi gula sorghum dari Sorgtime menawarkan pengalaman baru bagi pecinta kopi. Menggunakan gula hasil olahan batang muda sorghum, kopi ini memadukan rasa autentik dengan manfaat kesehatan. Apta Jayeng, CEO Sorgtime, menyatakan, "Kami ingin mengubah cara masyarakat melihat sorghum. Dari yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pakan ternak, kami berhasil mengolahnya menjadi komponen utama dalam kopi yang sehat, nikmat, dan inovatif." Dengan memadukan sorghum dan kopi – dua komoditas yang memiliki potensi besar – Sorgtime berupaya menarik perhatian masyarakat urban yang gemar mencoba varian kopi baru dengan manfaat tambahan. Pengelolaan Menyeluruh untuk Sorghum Selain produk kopi gula sorghum, Sorgtime juga mengelola berbagai hasil olahan sorghum lainnya. Silase sorghum digunakan sebagai pakan ternak sapi, biji sorghum diolah menjadi alternatif bahan pangan pokok, dan batang mudanya dimanfaatkan untuk sirup gula diet. Kendati demikian, inovasi kopi tetap menjadi fokus utama yang ingin ditonjolkan oleh tim Sorgtime. Mengusung Semangat Lokal untuk Dampak Global Nama "Sorgtime" sendiri diambil dari frase "sorghum time", yang berarti waktunya untuk sorghum. Dengan semangat tersebut, Sorgtime ingin mengajak masyarakat untuk lebih mengenal potensi besar tanaman lokal ini. Apta Jayeng menambahkan, "Kami percaya bahwa sorghum memiliki potensi untuk menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Lewat inovasi ini, kami ingin mendukung perekonomian lokal, memberdayakan petani sorghum, dan membuka peluang baru bagi industri makanan dan minuman di Indonesia." Sumber : https://vritimes.com/id/articles/9bcbb6d5-09a1-11ee-ba3f-0a58a9feac02/3f3c063e-d754-11ef-aae3-0a58a9feac02 | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Aksi Tolak PPN 12 Persen, Demonstran: Kita Tunggu Hadiah Tahun Baru, Naik atau Batal Massa aksi tolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen menunggu jawaban atas petisi penolakan yang telah mereka sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Icad, koordinator lapangan perwakilan aliansi @barengwarga mengatakan, seluruh peserta aksi berharap Prabowo membatalkan kenaikan PPN yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2025 itu. "Apakah hadiah tahun baru nanti berupa malapetaka PPN naik atau dibatalkan? Itu sih (harapan) sebenarnya," ucap Icad di lokasi aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (19/12/2024). Icad bilang, pihaknya dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akan menunggu jawaban pemerintah sampai sebelum tanggal 1 Januari 2025. Katanya, ia dan YLBHI memberi waktu kepada Prabowo atau pihak Kemensesneg untuk memberi jawaban atas petisi tersebut hingga pascaperayaan Natal atau 25 Desember 2024. "Kita lihat nanti, kalau setelah kita kasih petisi ini enggak ada perubahan, berarti pemerintah enggak berpihak kepada kita dan bahkan mungkin mempertimbangkan juga enggak," ujar Icad. Icad belum dapat memastikan apakah akan ada aksi lanjutan atau tidak. Namun, katanya, gerakan penolakan ini akan terus berlanjut melalui penyebaran petisi online di tautan bit.ly/pajakmencekik. Katanya, petisi itu akan terus dibuka sehingga seluruh warga yang menolak kenaikan PPN bisa menandatangani. Adapun petisi penolakan PPN 12 persen yang ditandatangani 120.000 orang dan ditujukan untuk Prabowo itu sudah diserahkan ke Kantor Kemensesneg. Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menerapkan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau premium. Berikut contoh kelompok barang dan jasa mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN lalu mulai tahun depan dikenakan PPN 12 persen: PPN atas Bahan Makanan Premium (contoh: beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti wagyu dan daging kobe, ikan mahal seperti salmon premium dan tuna premium, udang dan crustacea premium seperti king crab) PPN atas jasa pendidikan premium berstandar internasional PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium Pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA. Sementara, ada barang-barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas bebas PPN rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Di antaranya adalah: Beras Tepung terigu Daging ayam ras Daging sapi Ikan bandeng atau ikan bolu Ikan cakalang atau ikan sisik, ikan kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso Ikan tongkol/ambu-ambu Ikan tuna Telur ayam ras Minyak goreng Cabai hijau, merah, dan rawit Bawang merah Gula pasir Berikut beberapa jenis jasa yang bebas PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 meliputi: Jasa pendidikan Jasa pelayanan kesehatan medis Jasa pelayanan sosial Jasa angkutan umum Jasa keuangan Jasa persewaan rumah susun untuk masyarakat umum Pemerintah akan menggelontorkan insentif PPN 2025 sebesar Rp 265,5 triliun. Insentif diberikan kepada kelompok bahan makanan, otomotif, dan properti. Editor: PARNA Sumber: kompas.com | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Menko Airlangga Bertemu Piyush, Bahas Isu Teknis Pendagangan RI-India Di sela kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Peringatan Hari Republik ke-76 India di New Delhi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pihak di India. Pertemuan itu dalam rangka membahas berbagai upaya penyelesaian isu-isu, permasalahan dan kendala teknis, khususnya yang terkait dengan perdagangan, industri, dan investasi. Dalam rangkaian kegiatan Meeting of India-Indonesia CEOs Forum yang digelar KADIN Indonesia, Menko Airlangga juga bertemu secara khusus dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kedua Menteri tersebut telah sering melakukan pertemuan untuk membahas berbagai upaya kerja sama ekonomi dan perdagangan antar kedua negara di berbagai forum kerja sama internasional, baik di Forum G20, ASEAN-India, dan IPEF. Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas berbagai isu strategis khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Pembahasan awal mengenai neraca perdagangan Indonesia dan India yang surplus cukup besar untuk Indonesia, dan berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan India yang sudah mencapai hampir US$27 miliar pada 2023, dengan tren pertumbuhan 20,54% (2019-2023). Pembahasan juga mencakup berbagai isu teknis yang berkaitan dengan berbagai kendala perdagangan (perizinan, kuota, pembatasan non-tarif, prosedur kepabeanan dll), serta isu lain yang terkait dengan ekspor sawit dan batubara Indonesia ke India. Selain itu, pembahasan juga dilakukan terkait isu pengenaan safeguard kuantitas impor melalui pembatasan kuota untuk Low Ash Metallurgical Coke dari Indonesia dan isu teknis untuk perdagangan beberapa komoditas lainnya. Kedua Menteri juga sepakat untuk menugaskan tim teknis dari kedua negara guna melakukan pembahasan teknis secara komprehensif atas berbagai isu dan permasalahan teknis perdagangan. Adapun pada Februari 2025 mendatang akan dilakukan pertemuan kembali guna menyepakati dan menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan tersebut, agar mampu mewujudkan harapan Presiden Indonesia dan PM India, dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dan India. Menko Airlangga menyampaikan bahwa pertemuan bilateral tersebut telah menyepakati untuk segera menyelesaikan isu dan permasalahan teknis perdagangan Indonesia dengan India. "Kita telah menyepakati dengan India, akan menugaskan tim teknis untuk membahas semua isu dan permasalahan di tingkat teknis, dan akan melakukan pertemuan bilateral kembali pada pertengahan Februari 2025 di New Delhi," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Minggu (26/1). "Diharapkan langkah konkret ini akan mampu mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan perdagangan Indonesia dengan India," pungkas Airlangga. Turut hadir mendampingi dalam pertemuan bilateral tersebut diantaranya yakni Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Pemerintah Dorong Peran AI untuk Ketahanan Ekonomi Pemerintah mendorong optimalisasi penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang melahirkan SDM kompeten, hingga meningkatkan keamanan digital di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga mendorong ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia di level regional. "Indonesia menggunakan AI untuk manufaktur Industri 4.0, mengembangkan sektor kesehatan, blockchain, machine to machine learning dan mengembangkan semua hal produktif yang mendorong ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen sesuai target Presiden Prabowo," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Alibaba Cloud Developer Summit 2025 di Jakarta, Selasa (21/1). "Terdapat peluang pertumbuhan non-linier melalui sektor digital. Jadi, kita memerlukan lompatan kuantum yang hanya mungkin dilakukan melalui digitalisasi, melalui AI, dan melalui peningkatan produktivitas menggunakan ekonomi digital," tambahnya. Secara global, AI diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 15,7 triliun dolar AS terhadap perekonomian pada tahun 2030 yang terdiri dari 6,6 triliun dolar AS dari peningkatan produktivitas dan 9,1 triliun dolar AS dari konsumsi. Indonesia sendiri merupakan negara yang menempatkan konsumsi sebagai salah satu penopang perekonomian dan Pemerintah mendorong peran AI sebagai katalis dan penggerak utama ketahanan ekonomi Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pengembangan AI perlu didukung dengan pengembangan pusat data, dan pusat data juga bergantung pada pengembangan semikonduktor. Indonesia juga menjadi negara pertama yang telah berhasil menyelesaikan penilaian kesiapan AI menggunakan Readiness Assessment Methodology UNESCO. "Oleh karena itu, Indonesia memiliki tonggak sejarah dalam mengembangkan penerapan AI sebagai pelopor regional dan Indonesia diharapkan menjadi pusat data regional yang kuat. Indonesia telah memiliki beberapa daerah khususnya di Jawa Barat dan Batam yang dibangun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk data center. Dalam pengembangan data center di Indonesia juga terdapat investasi untuk data center AI yang membutuhkan energi ramah lingkungan," ungkap Menko Airlangga. Dorongan Pemerintah mengembangkan AI dan ekonomi digital juga diiringi dengan upaya Pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melahirkan digital talent Indonesia. Pemerintah menargetkan Indonesia akan memiliki sekitar 500.000 generasi muda yang melek digital setiap tahunnya, termasuk yang ahli di bidang AI. Menko Airlangga mengapresiasi Alibaba yang turut mendukung melalui pelatihan digital memilih Indonesia sebagai negara tuan rumah kegiatan tahunan Alibaba Cloud yang turut mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan. "Indonesia sedang mengembangkan sertifikasi kebijakan AI dan juga TechX, proyek percontohan Indonesia-Singapura, untuk memberikan peluang bagi profesional muda," jelasnya. Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Singapura mempunyai ambisi bersama untuk mengembangkan pusat digital termasuk AI untuk kawasan Asia Tenggara dan Indonesia. Selain penggunaan AI difokuskan untuk sektor produktif, Menko Airlangga juga menegaskan komitmen serius Pemerintah dalam meningkatkan keamanan digital. "Tidak ada ekonomi digital tanpa keamanan digital. Keamanan digital memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi digital," pungkas Menko Airlangga dimuat RMOL . Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Theo Sutarto, dan President of Alibaba Cloud International Selina Yuan. ikuti terus update berita rmoljatim di google news | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | BNI Sambut Baik Kebijakan Devisa Hasil Ekspor 100 Persen Selama Setahun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto bakal membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) untuk pengusaha yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama satu tahun. Berdasarkan aturan baru, pengusaha wajib menyimpan uang ekspornya 100 persen di Indonesia selama setahun. Kebijakan itu merupakan revisi dari ketentuan sebelumnya yang hanya mewajibkan retensi sebesar 30 persen. "Terkait dengan DHE, kami juga menyambut positif dengan adanya kebijakan pemerintah di mana sebelumnya hanya 30 persen yang dipersyaratkan, ini menjadi 100 persen dengan jangka waktu 1 tahun," ujar Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini dalam paparan kinerja keuangan BNI tahun 2024 secara virtual, Rabu (22/1). Novita menilai kebijakan dari Prabowo tersebut akan memberikan dampak positif terhadap likuiditas perbankan. "Sampai dengan posisi di Desember 2024 tahun lalu, DHE yang ada di BNI di kisaran USD 1,3 miliar terdiri dari 13 persen deposito valas dan 70 persennya adalah dalam bentuk giro," ujar Novita. "Sehingga kami mendapatkan positif impact dari hal tersebut dengan menjaga cost of fund yang lebih efisien," tambahnya. Kewajiban yang akan dikeluarkan Prabowo itu berlaku untuk DHE dengan nominal di atas USD 250 ribu per tahun. Meski demikian, eksportir tetap diberikan keleluasaan untuk menggunakan DHE tersebut guna memenuhi sejumlah kebutuhan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan yang memberikan kemudahan untuk pengusaha ini tengah dipersiapkan Bank Indonesia (BI). "Pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasanya kena pajak 20 persen tapi untuk DHE 0 persen," katanya dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1). Tak hanya dibebaskan PPh saja, pengusaha juga akan mendapatkan keringanan dari sisi kredit baik dari bank maupun dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di dalam negeri. Dalam urusan underlying transaksi swap antara nasabah dan perbankan, Airlangga mengatakan, eksportir juga dapat memanfaatkan instrumen swap dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya. "Nah bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari Batas Maksimal Pemberian Kredit," jelasnya. Dengan demikian, penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan mempengaruhi rasio utang terhadap ekuitas dan perusahaan. Hal ini diharapkan dapat menjaga tingkat utang eksportir. Adapun sektor yang dapat menerima sederet keringanan ini adalah sektor mineral batu bara, serta sumber daya alam lain termasuk kelapa sawit. Dia mengatakan seluruh sektor perikanan dan kehutanan dapat menerima sederet keringanan ini, kecuali sektor minyak bumi dan gas alam. "Sektor perikanan, kehutanan seluruhnya diberlakukan dan terhadap devisa hasil ekspor dapat dikonversi ke mata uang rupiah dan ini diperhitungkan sebagai pengurang besaran persentase kewajiban penempatan devisa hasil ekspor," jelasnya Tak hanya itu, pemerintah juga menawarkan berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini. "Terus dari perbankan diberikan fasilitas cash collateral, dan penggunaan cash collateral tidak masuk dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tidak mengurangi gearing ratio," tutur Airlangga. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Massa Aksi Ultimatum Prabowo; Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen !!! JAKARTA, (tubasmedia.com) – Massa aksi tolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen menunggu jawaban atas petisi penolakan yang telah mereka sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Icad, koordinator lapangan perwakilan aliansi @barengwarga mengatakan, seluruh peserta aksi berharap Prabowo membatalkan kenaikan PPN yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2025 itu. "Apakah hadiah tahun baru nanti berupa malapetaka PPN naik atau dibatalkan? Itu sih (harapan) sebenarnya," ucap Icad di lokasi aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (19/12/2024). Icad bilang, pihaknya dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akan menunggu jawaban pemerintah sampai sebelum tanggal 1 Januari 2025. Katanya, ia dan YLBHI memberi waktu kepada Prabowo atau pihak Kemensesneg untuk memberi jawaban atas petisi tersebut hingga pascaperayaan Natal atau 25 Desember 2024. "Kita lihat nanti, kalau setelah kita kasih petisi ini enggak ada perubahan, berarti pemerintah enggak berpihak kepada kita dan bahkan mungkin mempertimbangkan juga enggak ," ujar Icad. Icad belum dapat memastikan apakah akan ada aksi lanjutan atau tidak. Namun, katanya, gerakan penolakan ini akan terus berlanjut melalui penyebaran petisi online di tautan bit.ly/pajakmencekik. Katanya, petisi itu akan terus dibuka sehingga seluruh warga yang menolak kenaikan PPN bisa menandatangani. Adapun petisi penolakan PPN 12 persen yang ditandatangani 120.000 orang dan ditujukan untuk Prabowo itu sudah diserahkan ke Kantor Kemensesneg. Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menerapkan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau premium. Berikut contoh kelompok barang dan jasa mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN lalu mulai tahun depan dikenakan PPN 12 persen: PPN atas Bahan Makanan Premium (contoh: beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti wagyu dan daging kobe, ikan mahal seperti salmon premium dan tuna premium, udang dan crustacea premium seperti king crab). PPN atas jasa pendidikan premium berstandar internasional PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium Pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA. Sementara, ada barang-barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas bebas PPN rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Di antaranya adalah: Beras, Tepung terigu, Daging ayam ras, Daging sapi, Ikan bandeng atau ikan bolu, Ikan cakalang atau ikan sisik, ikan kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso, Ikan tongkol/ambu-ambu Ikan tuna, Telur ayam ras, Minyak goreng, Cabai hijau, merah, dan rawit Bawang merah, Gula pasir. Berikut beberapa jenis jasa yang bebas PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 meliputi: Jasa pendidikan, Jasa pelayanan kesehatan medis, Jasa pelayanan sosial, Jasa angkutan umum, Jasa keuangan, Jasa persewaan rumah susun untuk masyarakat umum. Pemerintah akan menggelontorkan insentif PPN 2025 sebesar Rp 265,5 triliun. Insentif diberikan kepada kelompok bahan makanan, otomotif, dan properti. (sabar) | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Kejagung Tangkap dan Tahan Dirut PT Duta Sugar Internasional Tersangka Kasus Impor Gula JAKARTA (Independensi.com) – Kejaksaan Agung menangkap Direktur UtamaPT Duta Sugar Internasional (DSI) yakni HAT yang menjadi salah satu dari sembilan tersangka baru kasus dugaan korupsi importasi gula priode 2015-2016. Tersangka HAT ditangkap hari ini saat berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan kemudian dibawa ke Jakarta melalui Surabaya untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Menara Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan selesai pemeriksaan tersangka HA selanjutnya ditahan oleh Tim penyidik selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. "Adapun tersangka HAT diamankan setelah tidak memenuhi panggilan yang sudah dilakukan secara patut oleh tim penyidik saat masih berstatus sebagai saksi pada Senin kemarin," tutur Harli kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (21/01/2025). Kejaksaan Agung sebelumnya kemarin telah menetapkan HAT dan delapan orang lainnya sebagai tersangka baru kasus impor gula periode 2015-2016 di era Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) yang juga tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus. Ke delapan tersangka lainnya yaitu TWNG selaku Dirut PT AP, WN selaku Presdir PT AF, AS selaku Dirut PT SUC, IS selaku Dirut PT MSI, TSEP selaku Direktur PT MP, HFH selaku Dirut PT BFM, ES selaku Direktur PT PDSU dan ASB selaku Dirut PT KTM. Adapun kasusnya, ungkap Harli, yaitu pada 28 Desember 2015 dilakukan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dihadiri Kementerian di bawah Kemenko Perekonomian yang antara lain membahas Indonesia pada Januari hingga April 2016 diperkirakan kekurangan Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 200 ribu ton. "Tapi dalam Rakor tidak pernah diputuskanIndonesia memerlukan impor GKP," ucap Harli seraya menyebutkan sebelumnya tersangka CS selaku Direktur Pengembang Bisnis PT PPI pada November – Desember 2015 memerintahkan Staf Senior Manager Bahan Pokok PT PPI yaitu PS untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta. "Pertemuan kemudian berlangsung empat kali dengan maksud ke delapan perusahaan gula swasta ditunjuk untuk melaksanakan impor Gula Kristal Merah (GKM) guna diolah menjadi GKP," ujarnya. Selanjutnya, kata dia, tersangka TTL selaku Menteri Perdagangan pada Januari 2016 menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI dengan Surat Nomor 51 tanggal 12 Januari 2016, untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. "Melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri guna memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300 ribu ton yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya perjanjian kerjasama PT PPI dengan ke delapan perusahaan yang diwakili ke sembilan tersangka," ungkapnya. Selanjutnya, kata dia, tersangka TTL selaku Menteri Perdagangan memerintahkan KS selaku Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri menerbitkan Persetujuan Impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada ke delapan perusahaan swasta tersebut. Padahal, ujar Harli, dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga gula di pasaran seharusnya yang diimpor adalah GKP secara langsung dan yang dapat melakukan impor hanya BUMN yakni PT PPI. "Selain itu persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait," ujarnya. Harli mengatakan setelah kedelapan perusahaan swasta mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. "Tapi senyatanya gula dijual ke pasaran melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp.16.000 perkilogram dan lebih tinggi dari HET yakni Rp.13.000 perkilogram dan tidak ada Operasi Pasar," ujarnya Adapun, kata dia, PT PPI kemudian mendapatkan fee dari ke delapan perusahaan gula swasta sebesar Rp.105 perkilogram. "Akibat perbuatan dari para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp578 miliar dari semula Rp400 miliar berdasarkan perhitungan BPKP," ucap Harli.( muj ) | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Pedagang Pasar Rakyat Tolak Aturan Pertembakauan Jakarta, MISTAR.ID Pasal-pasal pengaturan penjualan produk tembakau dinilai kian mengancam. Hal ini yang dirasakan para pedagang pasar rakyat hingga mereka rame-rame melakukan penolakan. Untuk itu, Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menyerahkan permohonan perlindungan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari pasal-pasal yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian pedagang. RPMK tersebut diketahui memuat ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek untuk diberlakukan. "Ada 10 juta anggota Aparsi yang terdiri dari 10 ribu pasar tradisional, yang tentu di dalamnya menjual produk tembakau akan terimbas pelarangan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan. Selain tergerus pendapatannya, keberadaan usaha pedagang pasar juga terancam hilang," Ketua Umum Aparsi Suhendro dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Selasa (1/10/2024). Ada pun permohonan tersebut terdiri dari tiga hal. Pertama, komitmen penuh dalam mendukung program pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kedua, pernyataan terkait Pasal 434 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28) untuk tidak diimplementasikan karena setiap lokasi usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ketiga, penjualan produk tembakau dan rokok elektrik 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tidak berlaku surut, sehingga semua toko atau usaha ritel yang sudah berdiri tetap dapat menjual produk tembakau dan rokok elektrik demi keadilan berusaha. Anggota Aparsi ini juga menolak ketentuan kemasan polos tanpa merek. Suhendro mengatakan Aparsi dan asosiasi sektor ritel maupun pasar memohon perlindungan pemerintah, melalui hal ini Kemendag sebagai pembina sektor diminta agar pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 dan pembahasan aturan teknisnya yang ada di RPMK dihentikan, agar tidak merugikan pedagang kecil di lapangan. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat saat ini, Suhendro berharap pemerintah dapat melindungi para pelaku ekonomi kerakyatan, termasuk para pedagang. Selama ini, ia mengungkapkan, produk tembakau dan rokok elektrik adalah barang legal yang berkontribusi terhadap pendapatan pedagang dan penerimaan negara. "Kami siap berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan langkah preventif menekan angka perokok pemula dan mencari jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari regulasi yang ada seperti dampak larangan zonasi 200 meter. Kami siap berkolaborasi untuk terus menurunkan angka prevalensi perokok anak" tegasnya. Adapun Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa angka prevalensi perokok anak sudah turun dari 9,1 persen pada 2018 menjadi 7,4 persen pada 2023. Pencapaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,7 persen. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Moga Simatupang mengungkapkan, PP No 28 tahun 2024 yang memang dibuat dengan konsep omnibus law tersebut menggabungkan semua pengaturan. Termasuk pengamanan zat adiktif yang di dalamnya terkait zonasi penjualan dengan radius 200 meter. Moga mengaku sudah menerima banyak pengaduan dari beberapa sektor bukan hanya ritel. Beberapa kementerian juga tengah membahas kondisi tersebut. "Silakan disampaikan pada Kemenko Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut, karena ini kan inisiatornya Kemenkes," ujar Moga. (medcom/hm06) | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Menko Airlangga Dorong Peran AI Buat Ketahanan Ekonomi Pemerintah terus berupaya mengakselerasi kekuatan ekonomi digital Indonesia agar mampu memiliki daya saing tinggi di tingkat regional maupun global. Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan dalam membangun infrastruktur digital di Indonesia, mengoptimalkan penggunaan Artificial Intelligence (AI), melahirkan SDM yang kompeten, hingga meningkatkan keamanan digital di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga mendorong ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia di level regional. "Indonesia menggunakan AI untuk manufaktur Industri 4.0, mengembangkan sektor kesehatan, blockchain, machine to machine learning dan mengembangkan semua hal produktif yang mendorong ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen sesuai target Presiden Prabowo," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Alibaba Cloud Developer Summit 2025 di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025."Terdapat peluang pertumbuhan non-linier melalui sektor digital. Jadi, kita memerlukan lompatan kuantum yang hanya mungkin dilakukan melalui digitalisasi, melalui AI, dan melalui peningkatan produktivitas menggunakan ekonomi digital," tambahnya. Secara global, AI diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 15,7 triliun dolar AS terhadap perekonomian pada tahun 2030 yang terdiri dari 6,6 triliun dolar AS dari peningkatan produktivitas dan 9,1 triliun dolar AS dari konsumsi. Indonesia sendiri merupakan negara yang menempatkan konsumsi sebagai salah satu penopang perekonomian dan Pemerintah mendorong peran AI sebagai katalis dan penggerak utama ketahanan ekonomi Indonesia.Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pengembangan AI perlu didukung dengan pengembangan pusat data, dan pusat data juga bergantung pada pengembangan semikonduktor. Indonesia juga menjadi negara pertama yang telah berhasil menyelesaikan penilaian kesiapan AI menggunakan Readiness Assessment Methodology UNESCO."Oleh karena itu, Indonesia memiliki tonggak sejarah dalam mengembangkan penerapan AI sebagai pelopor regional dan Indonesia diharapkan menjadi pusat data regional yang kuat. Indonesia telah memiliki beberapa daerah khususnya di Jawa Barat dan Batam yang dibangun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk data center. Dalam pengembangan data center di Indonesia juga terdapat investasi untuk data center AI yang membutuhkan energi ramah lingkungan," ungkap Menko Airlangga.Dorongan Pemerintah mengembangkan AI dan ekonomi digital juga diiringi dengan upaya Pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melahirkan digital talent Indonesia. Pemerintah menargetkan Indonesia akan memiliki sekitar 500.000 generasi muda yang melek digital setiap tahunnya, termasuk yang ahli di bidang AI. Menko Airlangga mengapresiasi Alibaba yang turut mendukung melalui pelatihan digital memilih Indonesia sebagai negara tuan rumah kegiatan tahunan Alibaba Cloud yang turut mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan."Indonesia sedang mengembangkan sertifikasi kebijakan AI dan juga TechX, proyek percontohan Indonesia-Singapura, untuk memberikan peluang bagi profesional muda," jelasnya.Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Singapura mempunyai ambisi bersama untuk mengembangkan pusat digital termasuk AI untuk kawasan Asia Tenggara dan Indonesia. Selain penggunaan AI difokuskan untuk sektor produktif, Menko Airlangga juga menegaskan komitmen serius Pemerintah dalam meningkatkan keamanan digital."Tidak ada ekonomi digital tanpa keamanan digital. Keamanan digital memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi digital," pungkas Menko Airlangga. Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Theo Sutarto, dan President of Alibaba Cloud International Selina Yuan. EDITOR: ADITYO NUGROHO Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Kronologi 9 Pengusaha Terlibat Kasus Korupsi Impor Gula, Peran Tom Lembong Makin Terkuak ERA.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan pengusaha sebagai tersangka kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. "Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan sembilan orang tersangka," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar saat konferensi pers di kantornya, Senin (20/1/2025). Kesembilan tersangka itu, yakni Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products TWN; Direktur PT Andalan Furnindo WN; Dirut PT Sentra Usahatama Jaya HS; Dirut PT Medan Sugar Industry IS. Lalu Direktur PT Makassar Tene TSEP; Direktur PT Duta Sugar International HAT; Dirut PT Kebun Tebu Mas ASB; Dirut PT Berkah Manis Makmur HFH; dan Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama ES. Berdasarkan hasil rapat kerja (raker) antar kementerian pada 12 Mei 2015 lalu, Abdul Qohar menjelaskan Indonesia tidak membutuh impor gula karena mengalami surplus gula. Namun, pada 2015 silam, TWN selaku Dirut PT Angels Products mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 105.000 ton. Tom Lembong yang saat itu sebagai Mendag memberikan izin Persetujuan Impor (PI) gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT Angels Products untuk mengolah GKM menjadi gula kristal putih (GKP). PI itu berdasarkan surat bernomor 04.IP.15.0042 tanggal 12 Oktober 2015. Hal ini merupakan kesalahan, sebab berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, dijelaskan jika yang diperbolehkan impor GKP adalah BUMN. "Impor Gula Kristal Mentah (GKM) tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri," jelasnya. Lalu pada 28 Desember 2015 dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kemenko Perekonomian. Satu di antara pembahasan rakor itu adalah bahwa indonesia pada Januari-April tahun 2016 diperkirakan kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Namun, dalam rakor tersebut tidak pernah diputuskan Indonesia melakukan impor gula kristal putih. Pada saat itu juga, yakni sekitar bulan November-Desember 2015, tersangka Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) memerintahkan staf senior manager bahan pokok PT PPI, PS, untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta, yaitu PT Angels Product, PT Andalan Furnindo, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar lndustri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Makassar Tene, PT Duta Segar lnternasional, dan PT Berkah Manis Makmur, di Gedung Equity Tower SCBD sebanyak empat kali. Pertemuan itu untuk menunjuk delapan perusahaan gula swasta tadi sebagai pihak yang akan melakukan impor GKM untuk diolah menjadi GKP. "Pada bulan Januari tahun 2016, Menteri Perdagangan, tersangka TTL menandatangani surat penugasan kepada PT PPI dengan Surat Nomor 51 tanggal 12 Januari 2016, yang berisi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300 ribu ton," jelasnya. PT PPI kemudian membuat perjanjian kerja sama dengan delapan pengusaha gula swasta, yakni TWN, WN, HS, IS, ES, TSEP, HAT, dan HFH. Abdul Qohar menyampaikan perjanjian ini merupakan sebuah kesalahan, sebab yang dapat diimpor langsung adalah GKP dan dilakukan oleh BUMN. Tom Lembong lalu memerintahkan Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag saat itu, Karyanto Suprih, untuk menerbitkan PI GKM untuk diolah menjadi GKM kepada delapan perusahaan swasta tersebut. PI akhirnya diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. "Bahwa kedelapan perusahaan swasta yang mengolah GKM menjadi GKP tersebut, izin industrinya adalah Produsen Gula Kristal Rafinasi (GKR), yang berdasarkan Pasal 9 Permendag Nomor 117 Tahun 2015 menyatakan bahwa GKM yang diimpor tersebut hanya dapat diolah menjadi GKR untuk pemenuhan kebutuhan sektor industri makanan, minuman, dan farmasi, serta tidak dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain," kata Abdul Qohar. Setelah kedelapan perusahaan swasta itu mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI berpura-pura membeli gula tersebut. Padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran/masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan harga Rp16 ribu per kilogram (kg), lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp13 ribu per kg dan tidak ada operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP tersebut, PT PPI mendapatkan fee dari delapan perusahaan sebesar Rp105,- per kg. Kejadian ini pun terulang. Pada 8 Maret 2016, tersangka TWN mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 105.000 ton. Pada hari yang sama, Tom Lembong langsung menerbitkan PI GKM untuk diolah menjadi GKP kepada PT Angels Products sebanyak 105.000 ton. PI ini diterbitkan tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam operasi pasar atau stabilisasi harga gula. Pemberian PI ini juga tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Sebulan kemudian, pada 8 April 2016, tersangka TWN melakukan hal yang sama, yakni mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 157.500 ton. Tom Lembong lagi-lagi menerbitkan PI GKM untuk diolah menjadi GKP kepada PT Angels Products sebanyak 157.500 ton. Pun PI diterbitkan tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam operasi pasar atau stabilisasi harga gula dan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Lalu pada 28 April 2016, tersangka TWN, WN, HS, IS, TSEP, HFH, ES, dan PT DHARMAPALA USAHA SUKSES (DUS) mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar dengan total sebanyak 200.000 ton. Tom Lembong kemudian memerintahkan Karyanto Suprih untuk menerbitkan PI kepada 8 perusahaan gula rafinasi tersebut. Sama seperti sebelumnya, PI ini diterbitkan tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kejahatan ini terulang kembali. Tersangka ASB mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 110.000 ton pada 7 Juni 2016. Tom Lembong lalu mengabulkannya dengan menerbitkan PI tersebut. Kemudian pada 29 Juni 2016, giliran HFH mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 20.000 ton melalui Direktur PT Berkah Manis Makmur, AYT. Tom Lembong pun mengabulkan permohonan itu dengan menerbitkan PI. Dengan PI GKM diolah menjadi GKP ini, Abdul Qohar mengatakan tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dengan cara operasi pasar kepada masyarakat tidak tercapai. "Negara dirugikan sebesar Rp578.105.411.622,47 berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," terangnya. Kesembilan tersangka ini dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketujuh tersangka, yakni TWN, WN, HS, IS, TSEP, HFH, dan ES ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Untuk dua tersangka lainnya, yaitu Hendrogiarto Antonio Tiwow (HAT) dan Ali Sandjaja Boedidarmo (ASB) belum ditahan dan masih dicari keberadaannya oleh penyidik Kejagung. "Sedangkan untuk dua tersangka yang telah dipanggil dengan patut hari ini tidak hadir yaitu atas nama tersangka HAT dan atas nama ASB, saat ini dilakukan pencarian oleh tim penyidik untuk diketahui untuk dicari dimana mereka saat ini," ucap Abdul Qohar. | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Prabowo: Indonesia buka babak baru tingkatkan kerja sama dengan India New Delhi (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan India memasuki babak baru untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak."Ini adalah babak baru untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama Indonesia - India," kata Prabowo dalam pernyataan resmi di hadapan PM India Shri Narendra Modi di New Delhi, Sabtu.Presiden menyatakan hubungan Indonesia - India telah terjalin sangat lama. Ia mengatakan Indonesia tidak akan melupakan bantuan dari India sejak Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada 1945, pemerintah India adalah negara yang langsung mengakuinya di dunia internasional. Menurut dia, India telah hadir memberikan dukungan di masa-masa perjuangan Indonesia baik itu dukungan secara politik sebagai negara baru yang berdaulat, hingga bantuan hibah lahan untuk Kedutaan Besar Indonesia di India.Lalu pada masa kini dukungan India juga terus ada sehingga Indonesia menjadi anggota BRICS, yang dipercaya sebagai organisasi antarpemerintah yang akan meningkatkan kerja sama dalam menghadapi tantangan global.Presiden Prabowo menyatakan, Indonesia membuka diri kepada India untuk berinvestasi, khususnya pada sektor infrastruktur. Ia berjanji akan turun langsung memastikan pemerintahannya untuk mempermudah perizinan dan mengatasi hambatan birokrasi."Kalau memang diperlukan saya akan tetap turun tangan memastikan semuanya berjalan," katanya.Sementara itu, PM India Narendra Modi menyatakan harapannya agar kerja sama bilateral kedua negara bisa meningkat di banyak sektor, termasuk dalam bidang manufaktur pertahanan, pengembangan energi terbarukan (green energy), dan teknologi kecerdasan buatan (Ai).Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak saling bertukar dokumen nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati saat kunjungan rombongan Presiden Prabowo berlangsung. Di antaranya seperti MoU bidang teknologi komunikasi yang penyerahan dokumennya diwakilkan oleh Kemenkomdigi Meutya Hafid, bidang kesehatan oleh Menkes Budi Sadikin, bidang keamanan kemaritiman dan pertahanan oleh Menlu Sugiono, bidang kebudayaan oleh Menbud Fadli Zon, serta MoU antar asosiasi pengusaha oleh Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie. Turut hadir menyaksikan antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo.Pada lawatan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri peringatan Hari Republik India (Republic Day) pada 26 Januari 2025 sebagai "Chief Guest". | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Prabowo Tabur Bunga di Makam Mahatma Gandhi: Pemimpin, Guru, dan Inspirasi KS, NEWS DELHI - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi di makam Rajghat Memorial, New Delh, Sabtu (25/1) usai menerima penghormatan resmi di Istana kepresidenan India. Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India.
Saat tiba di lokasi, Prabowo langsung bergegas menuju arch entrance dan berganti alas kaki. Ia lalu meletakkan karangan bunga di makam Mahatma Gandhi.
Usai peletakkan karangan bunga, Prabowo menaburkan bunga di makam dan melakukan one minute silence atau mengheningkan cipta. Prabowo kemudian mengisi buku tamu dan menuliskan kesan terhadap sosok Mahatma Gandhi.
"Mahatma Gandhi is a great leader, a great teacher, a great inspiration for all humanity. He has been my inspiration in the light for justice, freedom, and human dignity. May his sail be at rest, and may his teaching remain eternal," tulis Prabowo.
"Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang hebat, guru yang hebat, inspirasi yang hebat bagi seluruh manusia. Dia telah menjadi inspirasi saya yang memberikan terang dalam keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Semoga ia bersemayam dengan tenang, dan semoga ajarannya tetap abadi," demikian dalam bahasa Indonesia.
Prabowo pada kesempatan itu didampingu sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon. #prabowo #Prabowo Tabur Bunga di Makam Mahatma Gandhi: Pemimpindan InspirasiGuru | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Garap Proyek CCS dan Petrokimia, ExxonMobil Teken MoU Dengan Kemenko Perekonomian SINAR HARAPAN- ExxonMobil telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, guna mendorong proyek pengembangan sektor petrokimia dan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Kerja sama strategis ini melibatkan investasi senilai 10 miliar dolar AS atau setara dengan Rp162,64 triliun (mengacu pada kurs Rp16.264 per dolar AS). "Proyek ini memiliki nilai strategis yang sangat besar, dengan estimasi nilai sebesar 10 miliar dolar AS, dan kami berharap proyek ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Indonesia di berbagai sektor," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri petrokimia global, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap teknologi ramah lingkungan seperti CCS, yang berperan penting dalam pengurangan emisi karbon. Airlangga berharap pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS tersebut dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 90 persen. Ia mengatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung program hilirisasi pemerintah, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan. Airlangga mengatakan bahwa ExxonMobil juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetensi yang setara dengan standar global. Rencana dan Implementasi Proyek pengembangan petrokimia dan teknologi CCS tersebut diharapkan dapat segera memasuki tahapan groundbreaking. Proyek tersebut pun diharapkan dapat menjadi proyek CCS yang dapat beroperasi pertama kali. "Harapannya, proyek tersebut dapat memberikan multiplier effect (efek berganda) terhadap pertumbuhan bisnis lokal melalui kemitraan strategis," ujarnya. MoU tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi untuk membangun kerangka kerja sama yang lebih erat, termasuk pembentukan Satuan Tugas Bersama yang bertugas mengoordinasikan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan proyek tersebut. Kerja sama tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Sembilan Tersangka Baru di Kasus Korupsi Impor Gula <p>JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 - 2016.</p><p>Direktur Penyidikan pada Jampidus Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan, sembilan tersangka baru itu adalah TWN selaku Direktur Utama PT AP, WN (Presdir PT AF), AS (Direktur Utama PT SUJ), IS (Direktur Utama PT MSI).</p><p>Kemudian TSEP (Direktur PT MT), HAT (Direktur PT DSI), ASB (Direktur Utama PT KTM), HFH (Direktur Utama PT BMM) dan ES (Direktur PT PDSU). "Sembilan orang telah ditetapkan tersangka oleh penyidik berdasarkan alat bukti yang cukup," ujar Qohar dalam konferensi pers, Senin (20/1).</p><p>Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua tersangka pada kasus ini yaitu Thomas Trikasih Lembong (TTL) selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 dan DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016.</p><p>Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan (TTL) sebagai tersangka. </p><p>Perkara ini terjadi pada 2015. Saat itu, berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) antar-kementerian pada 2 Mei 2015 telah disimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak butuh impor gula. </p><p>Di tahun yang sama, tersangka TWN mengajukan permohonan Persetujuan Impor (Pl) gula kristal mentah 105.000 ton. Selanjutnya TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah dari gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP).</p><p>Sesuai Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor GKP adalah hanya BUMN. </p><p>Tetapi berdasarkan PI yang dikeluarkan tersangka TTL kepada PT AP dan Impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri.</p><p>Pada tanggal 28 Desember 2015, dilakukan Rakor Bidang Perekonomian yang dihadiri kementerian di bawah Kemenko Perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah Indonesia pada Januari sampai April 2016 diperkirakan terdapat kekurangan GKP sebanyak 200.000 ton. Namun di rapat itu tak pernah diputuskan Indonesia mengeluarkan impor gula kristal putih.</p><p></p> | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Angka PHK Tembus 59.796 Orang batampos – Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal tahun terus menggerus semua sektor industri. Hingga 28 Oktober 2024, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sudah ada 59.796 orang yang di-PHK. Kondisi ini diakui oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Oleh karena itu, dia merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh gubernur guna membahas fenomena PHK ini. "Besok (hari ini, red) kami akan bertemu dengan para gubernur secara online. Kami akan menitip pesan terkait bagaimana PHK ini harus menjadi perhatian para gubernur," tuturnya saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (30/10). Menurutnya, perlu ada mekanisme sistem peringatan dini (early warning system) dan sistem manajemen risiko yang baik di setiap perusahaan untuk menghindari kondisi fatal yang berujung pada PHK massal. Pemerintah berencana menetapkan instrumen yang dapat dijadikan sebagai sistem peringatan dini tersebut. Pihaknya akan menghimpun informasi sejak awal untuk kemudian disampaikan sebelum perusahaan mengalami kesulitan dan melakukan PHK. "Sehingga dari gubernur melalui dinas tenaga kerjanya, data yang diperlukan bisa dimonitor sebelum kasus PHK terjadi," katanya. Dengan cara ini, diharapkan perusahaan tidak terlambat dalam mengantisipasi masalah. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan data menarik terkait tren PHK ini. Ada pergeseran angka PHK di beberapa provinsi. Jika sebelumnya angka PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah, kini DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PHK tertinggi. "Tiap hari data bergerak. DKI Jakarta menjadi yang tertinggi sekarang," ungkapnya. Ada sekitar 14.501 pekerja di DKI Jakarta yang telah di-PHK sejak Januari hingga 28 Oktober 2024. Angka ini menggeser Jawa Tengah yang sebelumnya merupakan provinsi dengan angka PHK tertinggi. Hingga 28 Oktober, angka PHK di Jawa Tengah telah mencapai 11.252 orang, disusul oleh Banten dengan 10.524 orang. Putri mengaku masih belum dapat memprediksi penyebab pergeseran ini karena data baru terdeteksi dua hari terakhir. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta terkait hal ini. "Dulu ketika Jawa Tengah tinggi, DKI Jakarta berada di posisi kedua. Banyak sektor jasa, restoran, dan kafe yang terkena dampak. Namun, kami belum mengkaji kasus terbaru ini," paparnya. Data sementara menunjukkan bah-wa sektor pengolahan, jasa, dan perdagangan banyak terkena dampak. Saat ditanya mengenai kemungkinan angka PHK mencapai 70 ribu, seperti yang diprediksi oleh serikat pekerja, Putri enggan berspekulasi. Dia mengatakan, pemerintah terus berupaya agar tidak terjadi PHK massal. Penetapan Upah Minimum Selain isu PHK, buruh juga dihadapkan dengan masalah upah minimum provinsi (UMP) yang belum jelas nasibnya. Apalagi, usulan kenaikan 8-10 persen ditolak tegas oleh pe-ngusaha. Menaker mengungkapkan bahwa pihaknya masih akan menghitung besaran UMP. Data BPS yang diperlukan dalam formulasi perhitungan UMP sesuai dengan PP Pengu-pahan baru akan tersedia pada 6 November 2024. Data tersebut mencakup nilai inflasi hingga pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, simulasi perhitungan UMP baru bisa dilakukan. Menurutnya, masih ada waktu sebelum tenggat penetapan besaran UMP pada 21 November. Meski tetap menggunakan aturan PP Pengupahan, Yassierli tidak menutup kemung-kinan adanya perubahan. Termasuk desakan serikat buruh untuk menaikkan UMP 2025 sebesar 8-10 persen. "Nanti kita lihat. Artinya, ada aturan tetapi mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan, tergantung perhitungan yang nanti kami laporkan kepada Pak Presiden," jelasnya. Terkait penggunaan nilai alpha dalam perhitungan UMP, ia belum dapat memberikan jawaban pasti. Dia meminta semua pihak bersabar dan menunggu data dari BPS. "Saat ini, kami belum bisa menentukan apa pun. Kita tunggu dulu hasil perhitu-ngannya. Namun, masukan dari buruh sudah kami tampung dan pahami," ungkapnya. Sementara itu, Dirjen PHI Jamsos, Indah, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) masih berbeda pendapat terkait UMP. Terutama antara unsur pengusaha dan pekerja. Unsur pengusaha mengusulkan nilai alpha maksimum 0,3 sesuai dengan PP Pengupahan, sementara unsur pekerja meminta nilai alpha antara 0,3 hingga 1. "Belum ada keputusan. Ini pertama kalinya Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja. Namun, pasti ada jalan keluar. Kita ingatkan pentingnya musyawarah mufakat," tuturnya. Putri juga enggan berspekulasi apakah keputusan mengenai UMP akan sama dengan tahun ini, di mana kenaikan rata-rata hanya sekitar Rp100 ribu. Dia menegaskan bahwa pihaknya menunggu data BPS untuk melakukan simulasi perhitungan. Di sisi lain, Putri mengingatkan bahwa UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Diperkirakan ada 2,5-3 juta pekerja yang nasib upahnya ditentukan pada pertengahan November mendatang. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, berlaku upah berbasis produktivitas dengan struktur skala upah. Menurutnya, konsep ini kerap disalahpahami sehingga banyak perusahaan yang salah menerapkannya. Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menyatakan bahwa usulan kenaikan UMP 2025 sebesar 8-10 persen harus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. "Kami mengikuti PP 51. Di sana sudah ada formula berdasarkan kondisi perekonomian daerah, inflasi, dan koefisiennya," ujarnya ditemui di Kemenko Perekonomian, Rabu (30/10). Shinta menegaskan bahwa tidak semua daerah di Indonesia bisa diberlakukan kenaikan UMP yang sama. "Tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah. Sudah ada formula yang berlaku," imbuhnya. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menambahkan bahwa pihaknya mendorong penerapan Struktur Skala Upah dalam pengupahan agar tidak hanya terpaku pada UMP. Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah hingga yang tertinggi atau sebaliknya. Upah yang tercantum merupakan gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. "Kami mendorong agar upah minimum tidak menjadi satu-satunya fokus. Jika perusahaan berkinerja baik, maka bipartit bisa menetapkan upah lebih tinggi dari UMP," jelasnya. (*) | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Bos Pengusaha Ekspor Ingatkan Efek Buruk Wajib Simpan DHE, Bilang Gini Martyasari Rizky, CNBC Indonesia 22 January 2025 CNBC Indonesia – Pemerintahan Prabowo Subianto resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Dalam aturan terbarunya, eksportir diwajibkan untuk menempatkan DHE sebesar 100% di dalam negeri dalam kurun waktu 1 tahun, dan akan berlaku mulai 1 Maret 2025. Disebutkan, kebijakan ini bertujuan memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Merespons hal itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, setiap komoditas memiliki siklus perdagangan atau trade cycle yang berbeda-beda, sehingga kebijakan tersebut tidak bisa disamaratakan kepada semua komoditas. "Setiap komoditi itu ada siklus dagangnya, atau trade cycle-nya. Ada yang 3 bulan, yang 6 bulan, ada yang 1 bulan. Jadi kalau ditahan ini, saya juga nggak tahu sektor apa saja yang akan dikenakan," kata Benny usai Pengukuhan Pengurus GPEI Periode 2024-2029 di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (22/1/2025). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan karakteristik sektor industri sebelum kebijakan diterapkan secara merata. Benny menyebut sektor industri ekstraktif seperti batu bara, nikel, timah, dan emas lebih tahan terhadap kebijakan tersebut dibandingkan sektor manufaktur yang man-made. "Industri ekstraktif itu barangnya God made, jadi biaya operasinya lebih rendah. Kalau manufaktur itu man-made, sehingga cost structure-nya berbeda," jelasnya. Sementara itu, dia juga menyoroti pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatakan DHE bisa digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman modal kerja. Namun, ia mempertanyakan keseimbangan bunga yang ditawarkan. "Kalau bunga DHE lebih kecil daripada bunga pinjaman modal kerja, pengusaha yang rugi. Kalau pengusaha rugi, pajak yang masuk ke pemerintah juga berkurang. Kalau untung kan pemerintah dapat pajak," ucap dia. Ia pun berharap pemerintah sudah memiliki kalkulasi matang agar kebijakan ini tidak justru menghambat aktivitas ekspor. "Mungkin pak Airlangga sudah punya hitungan matang," sambungnya. Ketika ditanya apakah kebijakan parkir DHE selama satu tahun dapat mempengaruhi gairah ekspor, Benny mengingatkan, kebijakan yang tidak fleksibel bisa berdampak buruk. "Kalau semua disamakan dan ditahan satu tahun, usahanya berhenti dong, habis modalnya. Iya kan? Kalau berhenti kan yang rugi pemerintah juga, hanya untuk menutupi masalah moneter. Ini kan soal masalah moneter. Supaya cadangan devisa naik, untuk jaga nilai tukar rupiah. Tapi akhirnya nggak dapet dari pajak," terang dia. Namun, Benny optimistis pemerintah akan bijak menerapkan kebijakan ini. "Pak Airlangga itu pengusaha. Dan saya bantu Pak Airlangga cukup lama ya, 3 tahun. Dia ngerti kok cara hitung-hitungannya. Paham lah beliau," tukasnya. Lebih lanjut, alih-alih meminta insentif khusus, Benny mendorong perbaikan dalam proses administrasi ekspor-impor. "Kalau prosesnya lancar dan digital, itu sudah cukup membantu. Administrasi harus seperti teknologi keuangan sekarang, yang serba mudah. Misalnya sekarang mau tarik tunai nggak usah ke teller, sekarang bisa lewat handphone," tutup Benny. Sebagai informasi, Benny Soetrisno kembali terpilih jadi Ketua Umum GPEI hasil aklamasi yang digelar saat Munas GPEI ke IX di Semarang, Jawa Tengah, 9-10 Desember 2024 lalu. | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Pemerintah dan ExxonMobil Chemical Sepakat Bangun CSS dan Pabrik Petrokimia Sebesar US$ 15 Miliar JAKARTA, - Pemerintah menandatangani nota kesepahaman pembangunan Carbon Capture Storage (CCS) dan pabrik petrokimia dengan ExxonMobil Chemical dengan nilai investasi mencapai US$ 15 miliar. "Nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Airlangga mengatakan kerja sama ini menjadi bagian penting untuk mendorong pengembangan sektor petrokimia dan teknologi penyimpanan karbon di Indonesia. Selain itu, industri yang akan dikembangkan ExxonMobil Chemical yaitu plastik dan sintetik fiber. Sebagai awal, investasi yang diberikan ExxonMobil Chemical sebesar US$ 10 miliar. Ini sebagai bentuk untuk mendukung hilirisasi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan lapangan kerja dan komitmen kepada sustainability. Airlangga berharap pembangunan CCS diharapkan dapat mengurangi emisi CO2 sebesar 90%. Selain itu, pembangunan dua proyek ini diharapkan juga akan melatih sumber daya tenaga kerja Indonesia agar memiliki standar global. "Harapannya, proyek tersebut dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan bisnis lokal melalui kemitraan strategis," kata dia. Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan CCS yang akan dibangun ExxonMobil diproyeksikan dapat menangkap karbon hingga 3 juta ton. Rencananya, pembangunan CCS akan ditetapkan di Sunda Asri. "Exxon sedang mencari lokasi tepatnya. Tapi, antara Selat Sunda dan Laut Jawa," kata Susi, sapaannya. Setelah kesepakatan terjadi, Susi menjelaskan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mendorong pembangunan fasilitas CCS di dasar laut tersebut. Setelah lokasi ditentukan, industri petrokimia akan didirikan. "Kami sekarang membantu mencarikan lokasi untuk investasi industri petrokimia. Mereka butuh 500 hektare dan pilihannya ada di Jawa. Mereka maunya paling jauh 100 kilometer dari lokasi CCS," ucap dia. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Menko Airlangga Perkuat Hubungan Dagang RI-India di Kunjungan Presiden Prabowo Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India untuk menghadiri Peringatan Hari Republik ke-76, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bilateral penting dengan sejumlah pihak terkait di India. Fokus pembahasan adalah menyelesaikan berbagai isu teknis di bidang perdagangan, industri, dan investasi, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Di sela-sela acara Meeting of India-Indonesia CEOs Forum yang digelar oleh KADIN Indonesia, Menko Airlangga bertemu secara khusus dengan Menteri Perdagangan dan Industri India, Shri Piyush Goyal. Kedua menteri membahas upaya bersama untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi bilateral. Fokus pada Isu Strategis Perdagangan Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga dan Shri Goyal membahas neraca perdagangan yang menunjukkan surplus besar bagi Indonesia. Perdagangan bilateral kedua negara telah mencapai hampir USD27 miliar pada tahun 2023, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 20,54 persen sejak 2019. Pembicaraan juga mencakup berbagai isu teknis, seperti kendala perizinan, kuota, pembatasan non-tarif, dan prosedur kepabeanan. Selain itu, isu-isu terkait ekspor sawit, batubara, serta pembatasan kuota untuk Low Ash Metallurgical Coke dari Indonesia turut menjadi perhatian. Kesepakatan untuk Menyelesaikan Isu Teknis Sebagai langkah konkret, kedua menteri sepakat untuk membentuk tim teknis dari masing-masing negara yang akan mengkaji dan menyelesaikan berbagai isu perdagangan secara menyeluruh. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Februari 2025 di New Delhi untuk menyepakati langkah-langkah penyelesaian. " Kita telah menyepakati dengan India untuk menugaskan tim teknis guna membahas berbagai isu dan permasalahan. Pertemuan lanjutan pada Februari 2025 diharapkan menghasilkan solusi konkret, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor Indonesia dan memperkuat perdagangan bilateral," ujar Menko Airlangga. Komitmen untuk Masa Depan Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam memperkuat kerja sama perdagangan yang strategis. Pemerintah Indonesia optimistis bahwa penyelesaian berbagai isu teknis dapat membuka peluang baru bagi sektor perdagangan dan investasi, serta mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dengan pertumbuhan perdagangan yang terus meningkat, langkah ini diyakini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis India di kawasan Asia. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Pemerintah Evaluasi PSN yang Progresnya Rendah, Mulai dari Ecowisata Tropical Coastland di Banten hingga Likupang di Sulut – Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) tengah dievaluasi oleh Kementerian Koordinatoor (Kemenko) Bidang Perekonomian. Terutama PSN yang capaiannya masih di bawah 10 persen. Hal itu disampaikan Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Dia menyebut, evaluasi pada sejumlah PSN ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah pengembangan ekowisata Tropical Coastland. Ia mengatakan, Ecowisata Tropical Coastland merupakan PSN di wilayah pesisir utara Tangerang, Banten. PSN Ecowisata Tropical Coastland merupakan usulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) periode lalu. "PSN Ecowisata Tropical Coastland ini kan pengusulnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu. Ya kita sedang mintakan evaluasi dari kementerian pengusul," kata Susiwijono kepada wartawan, Kamis (23/1). Susiwijono menjelaskan, PSN Ecowisata Tropical Coastland merupakan pengembangan untuk green area dan eco-city di kawasan yang berlokasi di Provinsi Banten. Pengembangan dilakukan berbasis wilayah hijau seluas sekitar 1.755 hektare. "Saat ini kita tengah meminta laporan hasil evaluasi dari kementerian dan lembaga pengusul, terutama mereka yang masih di bawah 10 persen," tegas Susi. Selain evaluasi terhadap PSN Ecowisata Tropical Coastland yang diusulkan Kementerian Pariwisata, Kemenko Perekonomian juga akan mengevaluasi sejumlah PSN parawisata. Antara lain Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, serta Lido di Jawa Barat. | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Hari Ini (21/1) Pemerintah akan Rapat untuk Tentukan Insentif Devisa Hasil Ekspor SDA Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, peraturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sudah hampir final. Aturan ini dijadwalkan terbit pada Januari 2025. Ia mengungkapkan, pada Selasa (21/1), pihaknya akan melakukan rapat terkait teknis terkait DHE SDA terbaru, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan. "Teknisnya nanti besok kita rapat teknis lagi. Ini (tinggal) teknisnya saja. Semuanya sudah selesai. Kita masih perlu rapat dengan stakeholder, supaya seluruhnya bisa lengkap fasilitasnya," tutur Airlangga kepada awak media, Senin (20/1). Ia mengungkapkan, jenis insentif DHE SDA untuk eksportir nantinya akan berasal dari perbankan, kemudian regulasinya berasal dari BI. Tetapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait jenis insentif yang dimaksud. Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas DHE SDA pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di perbankan dalam negeri. Tarif sebesar 0%, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan. Tarif sebesar 2,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan. Tarif sebesar 7,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan. Serta, tarif sebesar l0% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan satu bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan. Meski begitu, Airlangga menyebut, pemerintah akan mewajibkan eksportir untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri dalam jangka waktu minimal satu tahun. Ini artinya akan lebih lama dari ketentuan sebelumnya yang minimal tiga bulan. Sebelumnya, Airlangga menyebut meski jangka waktu penyimpanan DHE SDA akan lebih lama, pemerintah akan menjanjikan bunga yang lebih menarik bagi eksportir. Dalam aturan terbaru nanti, Airlangga juga memberi sinyal bahwa para eksportir tidak diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 50% di dalam negeri. Hanya saja, hingga saat ini, Airlangga enggan membocorkan berapa persen DHE SDA yang wajib disimpan oleh eksportir. Sejalan dengan itu, BI juga akan menyiapkan dua instrumen baru untuk penempatan DHE SDA. Dua instrumen tersebut adalah sekuritas valuta asing BI (SVBI) dan sukuk valuta asing BI (SUVBI). Saat ini BI hanya menyediakan instrumen deposito berjangka valas (TD valas). Melalui mekanisme ini, eksportir yang menempatkan DHE di rekening khusus dapat memanfaatkan TD valas di bank, yang kemudian dapat diteruskan ke BI. Selain itu, pemerintah juga menawarkan opsi lindung nilai (hedging) atau forex (FX) swap untuk eksportir yang membutuhkan likuiditas rupiah. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Menko Airlangga: Devisa Hasil Ekspor SDA Wajib Parkir 100 persen Minimal Setahun RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, aturan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) wajib memarkirkan sebesar 100 persen di dalam negeri minimal satu tahun. Bahkan menurutnya, aturan itu sudah disepakati oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Aturan ini justru lebih besar dari rencana sebelumnya yakni paling sedikit 30 persen. "Jadi satu tahun 100 persen," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025). Saat ini, aturan mengenai DHE SDA ini sudah diputuskan oleh pemerintah sehingga nantinya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih disusun. "DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan. harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, perbankan," jelasnya. Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas DHE SDA pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di perbankan dalam negeri. Tarif sebesar 0 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan. Tarif sebesar 2,5 persen untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan. Tarif sebesar 7,5 persen untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan. Serta, tarif sebesar 10 persen untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan satu bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan. Meski begitu, Airlangga menyebut, pemerintah akan mewajibkan eksportir untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri dalam jangka waktu minimal satu tahun. Ini artinya akan lebih lama dari ketentuan sebelumnya yang minimal tiga bulan. Sebelumnya, Airlangga menyebut meski jangka waktu penyimpanan DHE SDA akan lebih lama, pemerintah akan menjanjikan bunga yang lebih menarik bagi eksportir. Dalam aturan terbaru nanti, Airlangga juga memberi sinyal bahwa para eksportir tidak diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 50 persen di dalam negeri. Hanya saja, hingga saat ini, Airlangga enggan membocorkan berapa persen DHE SDA yang wajib disimpan oleh eksportir. Sejalan dengan itu, BI juga akan menyiapkan dua instrumen baru untuk penempatan DHE SDA. Dua instrumen tersebut adalah sekuritas valuta asing BI (SVBI) dan sukuk valuta asing BI (SUVBI). Saat ini BI hanya menyediakan instrumen deposito berjangka valas (TD valas). Melalui mekanisme ini, eksportir yang menempatkan DHE di rekening khusus dapat memanfaatkan TD valas di bank, yang kemudian dapat diteruskan ke BI. Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Ist) | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan Naredra Modi di Hyderabad House TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi , pada Sabtu, 25 Januari 2025. Pertemuan yang berlangsung di Hyderabad House, New Delhi, tersebut merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke India. Dikutip dari keterangan Biro Pers Kepresidenan, Prabowo tiba di Hyderabad House dan disambut oleh PM Narendra Modi. Keduanya tampak menyapa satu sama lain sebelum melakukan sesi foto bersama di halaman depan Hyderabad House. Setelah foto bersama, Prabowo dan Modi melanjutkan agenda dengan pertemuan terbatas di Nilgiri Room. Pertemuan itu membahas isu-isu strategis. Selanjutnya, delegasi kedua negara bergabung dalam Delegation Level Talks yang berlangsung di Gimar Room. Dalam sesi ini, sejumlah agenda kerja sama dibahas oleh kedua pemimpin beserta delegasi. Usai pertemuan, Prabowo dan Modi menyaksikan pertukaran Memorandum of Understanding (MoU) di berbagai bidang. Selain itu, laporan CEO Forum dari pertemuan pelaku bisnis kedua negara diserahkan secara resmi di hadapan kedua pemimpin. Prabowo menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan selama kunjungan kenegaraan perdananya ke India. Kepala negara juga mengapresiasi undangan untuk menghadiri Hari Republik India sebagai . "Mengingat tamu utama pertama di parade Hari Republik India yang pertama adalah Presiden Soekarno, maka ini merupakan suatu kehormatan besar bagi saya bahwa saya akan mewakili Indonesia besok," ujar Prabowo. Rangkaian pertemuan pun diakhiri dengan jamuan santap siang di Kedar Room yang dihadiri oleh kedua delegasi. Sebelum meninggalkan Hyderabad House, Prabowo juga menandatangani buku tamu kenegaraan. Prabowo melawat ke India pada 23–26 Januari 2025 dalam rangka kunjungan kenegaraan (state visit) dan untuk hadir sebagai tamu kehormatan (chief guest) Hari Republik (Republic Day) India Ke-76, Ahad, 26 Januari 2025. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi. | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Guru Besar IPB Ramal RI Capai Swasembada Pangan Tahun Ini, Stok Beras Aman Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor ( IPB ) Dwi Andreas Santosa memperkirakan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada tahun ini didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah stok beras yang terjaga. "Terkait dengan swasembada beras, saya pastikan tercapai," kata Andreas dalam Outlook Ekonomi Sektoral 2025 di Gedung Core Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025). Dia menuturkan, stok beras awal tahun ini ditopang oleh importasi 2024 yang mencapai antara 4,1 - 4,2 juta ton. Kemudian di 2023, pemerintah telah mendatangkan 3,06 juta ton beras dari luar negeri. Dengan demikian, dia memperkirakan stok awal tahun 2025 di angka 7,5 juta ton. Stok beras yang mencapai 7,5 juta ton itu, kata Andreas, dapat dikatakan aman lantaran rasio stok terhadap penggunaan atau stock to use ratio sebesar 24,3%. Selain itu, swasembada beras tahun ini juga dipicu oleh fenomena cuaca El Nino di 2023-2024. Kondisi ini telah menyebabkan mundurnya masa tanam sehingga produksi padi dalam negeri mengalami penurunan sebesar 2,5% di 2024. Sejalan dengan hal itu, Andreas memperkirakan produksi padi di 2025 akan meningkat sekitar 3%-4% atau setara 1-1,5 juta ton beras. Melihat kondisi ini, dia optimistis stok beras dalam negeri amat sangat mencukupi tahun ini. "Beras amat sangat cukup 2025 dan kita akan mencapai swasembada beras di 2025," ujarnya. Namun, hal ini kemudian memicu pertanyaan, apakah swasembada beras dapat berlanjut tahun depan mengingat stok awal 2026 murni ditopang oleh produksi di 2025. Apalagi, pemerintah tahun ini telah menutup keran impor beras. Dia mengharapkan, fenomena La Nina dapat berlanjut agar produksi padi dalam negeri semakin meningkat. "Kalau La Nina berlanjut sampai 2026 barangkali kita bisa tertolong. Kalau tidak ya sudah, cukup swasembada tahun 2025 setelah itu impor lagi," pungkasnya. Dalam catatan Bisnis, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian/lembaga terkait telah menyelesaikan neraca komoditas, yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, neraca komoditas yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) itu menetapkan tujuh komoditi dalam neraca komoditas. Adapun, empat dari komoditi itu tak lagi impor di 2025 yakni beras, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung pakan. Menurutnya, komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025. "Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini," kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024). Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, penghentian importasi tidak hanya dilakukan terhadap keempat komoditas tersebut. Pemerintah, kata dia, akan secara berkala mengoptimalkan produksi komoditas lainnya untuk bisa mengurangi bahkan setop impor. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Sabar, Menteri Investasi Sebut Proses Masuk OECD Makan Waktu hingga 7 Tahun Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan proses aksesi atau bergabungnya Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development alias OECD memberlakukan waktu bertahun-tahun. Rosan menegaskan Indonesia terus berupaya bergabung ke OECD. Kendati demikian, ada banyak persyaratan yang harus terlebih dahulu dipenuhi Indonesia. "Untuk menjadi anggota OECD, itu akan memakan waktu. Bukan setahun, dua tahun, atau bahkan tiga tahun. Jadi prosesnya akan memakan waktu sekitar lima hingga tujuh tahun," ungkap Rosan dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) 2025 seperti yang disiarkan kanal YouTube Kementerian Investasi dan Hilirisasi-BKPM, Rabu (22/1/2025). Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengaku pemerintah sudah menemui perwakilan negara-negara OECD untuk menyatakan keinginan bergabung ke blok ekonomi tersebut. Hanya saja, sambungnya, pemerintah perlu merevisi hingga menerapkan aturan yang sesuai dengan standar OECD. Oleh sebab itu, prosesnya perlu bertahun-tahun. "Kami sangat yakin bahwa kami [Indonesia] akan menjadi anggota OECD, semoga tiga atau empat tahun dari sekarang," jelas Rosan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (28/11/2024). Pertemuan itu membahas perkembangan ekonomi nasional serta proses aksesi Indonesia ke OECD. Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekjen OECD kepada Menteri Keuangan. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa target perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 secara fundamental berada dalam jalur pencapaian yang positif yaitu dengan target 5,2%. Airlangga juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis termasuk rekomendasi terkait peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan mencakup digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program unggulan pemerintah lainnya. "OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD. Kan ada 38 negara di sana," kata Airlangga. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Permintaan Pembatalan Proyek Strategis Nasional DASAR hukum proyek strategis nasional tercantum pada UU 6/2023 tentang penetapan Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU pada Bab X mengenai investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional (PSN). Selanjutnya dasar hukum keterlibatan perusahaan swasta mengacu pada Pasal 173 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemda sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha. Kemudian pada Pasal 1 poin 9 disebutkan bahwa badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah NKRI dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Persoalannya adalah terdapat aspirasi permintaan oleh kelompok kepentingan Bara Kemang dan Petisi 100 beserta aliansi strategis kepada pemerintah pusat cq Kemenko Perekonomian untuk membatalkan perizinan PSN PIK 2. Bukan hanya membatalkan PSN PIK 2, melainkan melanjutkan sasaran, agar pemerintah juga antara lain membatalkan PSN Rempang Eco City, PSN Wadas, PSN Water Front di Kenjeran Surabaya, PSN Kaltim, PSN Kalsel, dan PSN di Pulau Komodo. Yang disasar adalah PSN-PSN yang melibatkan badan usaha oligarki perusahaan swasta besar. Hal itu, karena mereka yakini bahwa badan usaha melakukan kegiatan pengadaan tanah yang berskala sangat luas, namun dipersepsikan dengan cara melakukan kegiatan penggusuran secara paksa pada penduduk-penduduk lokal. Penduduk yang diyakini telah tinggal lebih dahulu menghuni permukiman selama bertahun-tahun lebih awal, bahkan secara turun-temurun secara ratusan tahun jauh sebelum NKRI didirikan. Penduduk yang bermukim di tanah milik kesultanan, sekalipun penduduk tidak mempunyai bukti surat kepemilikan tanah dan bangunan, maupun penduduk yang memiliki surat bukti kepemilikan hak milik tanah dan bangunan. Juga maupun para penggarap tanah milik negara. Penduduk lokal tersebut dikonstruksikan diusir secara paksa oleh badan usaha, bahkan diintimidasi menggunakan preman-preman untuk dipaksa pergi meninggalkan permukiman mereka secara paksa, maupun tempat usaha atau tanah garapan. Walaupun diberikan uang kerohiman untuk para penggarap, maupun penduduk lokal lainnya berupa ganti rugi uang, namun dikesankan mereka yang direlokasikan secara paksa tersebut tetap akan mengalami kesulitan untuk memperoleh permukiman dan lokasi usaha yang di tempat yang baru untuk sebanding dibandingkan permukiman semula. Nilai ganti rugi yang terlalu kecil membuat mereka terasa terusir di negeri sendiri. Dikonstruksikan terusir secara paksa oleh badan usaha yang diikuti oleh para pendatang permukiman yang baru dan kegiatan usaha-usaha baru. Sekalipun badan usaha memberikan lokasi relokasi sebagai pengganti, namun penduduk lokal tetap merasa lebih nyaman bermukim di tempat asal. Sulit untuk bersukarela pindah. Akan tetapi sebagian penduduk yang setuju direlokasi ke tempat yang baru, ada yang merasa lebih nyaman, karena rumah tinggal lebih baik, tidak banjir, tidak kumuh, lebih lega, dan lebih tertib. Meskipun demikian tidak semua penduduk lokal bersedia secara Ikhlas direlokasi ke tempat yang baru, karena mereka tidak dapat senantiasa menerima perubahan-perubahan. Perubahan baru yang tidak nyaman. Pengadaan tanah PSN di tepi pantai dikonstruksikan telah menyulitkan para nelayan untuk mencari ikan. Menuju laut menjadi terasa lebih jauh dan ikan yang ditangkap dirasakan semakin berkurang. Ongkos melaut menjadi lebih mahal, namun produksi ikan tangkap jauh berkurang, sehingga PSN di tepi pantai diyakini semakin mempersulit penghidupan pencarian nafkah. Para penggarap sebagai petambak di tanah negara yang terlantar, kemudian merasa kehilangan lahan tempat pencarian nafkah, sedangkan berubah pekerjaan menjadi penjaga keamanan, pembantu rumah tangga, dan pemungut sampah terasa tidaklah seberharga berharkat martabat sebagai petambak di tanah garapan milik negara yang terlantar. Menghuni tempat di luar permukiman elite yang baru, terasa hidup semakin tersingkir, sulit, dan beban hidup lebih mahal berada di luar tembok pembatas permukiman elite yang baru. Kondisi tersebutlah yang dikonstruksikan oleh para kritikus sebagai menjajah penduduk lokal menggunakan instrumen PSN untuk mengganti penduduk lokal dengan warga keturunan China daratan. Itu dipolitisasi sebagai membangun Singapura di Indonesia pada sepanjang tepi pantai. Pantai dikonstruksikan secara sembunyi-sembunyi mudah didarati oleh kegiatan imigran gelap dari China daratan, penyelundupan langsung masuk ke belakang permukiman elite, menyelundupkan narkotika, menyelundupkan senjata ilegal, menjadi lokasi perjudian ilegal, prostitusi terselubung, dan lain sebagainya yang berpotensi serba melanggar hukum dan perundang-undangan. Masih banyak lagi penumbuhkembangan potensi dampak negatif dan serba buruk mengenai praktik PSN, apabila PSN sepanjang tepi pantai diimplementasikan oleh badan usaha perusahaan oligarki swasta besar konglomerat. Persoalannya adalah kritikus rajin mempublikasikan aspirasi mereka untuk menolak PSN-PSN yang pengadaan tanah dilaksanakan oleh oligarki badan usaha swasta sebagaimana tersebut di atas. Bukan hanya menggunakan podcast media sosial YouTube, TikTok, rapat-rapat, seminar-seminar, dan demonstrasi-demonstrasi. Beberapa tokoh masyarakat lokal pun disosialisasi, supaya mempunyai persepsi yang sama. Akibatnya antara lain kesultanan Banten mendukung aspirasi para kritikus. Mantan Wapres KH Ma'ruf Amin dikunjungi untuk menyampaikan aspirasi menggunakan utusan ulama mantan Pelajar Islam Indonesia. Para jawara Banten disosialisasi, sehingga mereka bersiap menolak PSN. Sebaliknya, mantan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj mengesankan setuju terhadap pembangunan masjid besar sekali dalam PIK 2. Beberapa tokoh nasional mendukung aspirasi menolak dan membatalkan PSN PIK 2. Juga untuk maksud membatalkan PSN-PSN lainnya tersebut di atas berdasarkan persepsi dampak negatif, yakni soal pertentangan antara luas skala usaha pengadaan (pembebasan tanah) yang berskala sangat luas, sehingga menimbulkan rasa kecemburuan yang sangat luar biasa terhadap kesan keberpihakan pemerintah memberikan serba kemudahan pada fasilitasi investasi usaha konglomerasi perusahaan swasta PMDN dibandingkan usaha mikro dan kecil masyarakat lokal. Meskipun demikian, sungguh sangat terasa sangat kuat jika maksud ujung sasaran dari para kritikus adalah berpolitik untuk mengadili mantan presiden Joko Widodo beserta konglomerat yang pernah bekerjasama dalam membantu melakukan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sebagian dari penggerak para kritikus pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah diberhentikan, karena ketidakcocokan sebagai tim kerja sama kabinet pemerintahan. Para kritikus bahkan sebenarnya rajin berusaha menghendaki perpecahan antara Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto, namun juga mengecam program Prabowo Subianto sebagai seorang kritikus. Pada satu sisi, kadang terkandung kritik kebenaran, namun juga terkesan kuat adanya motif agenda politik guna membangkitkan nuansa menuju pematangan konflik horizontal menggunakan isu-isu politisasi pembatalan PSN PIK 2 di balik pembangkitan pro kontra di masyarakat menggunakan sarana media sosial, maupun sarana-sarana lainnya di atas. *Penulis tergabung sebagai Associate Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | RI-India sepakati penyelesaian isu teknis perdagangan Jakarta (ANTARA) - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menperindag India Shri Piyush Goyal menyepakati menyelesaikan isu teknis perdagangan kedua negara, demikian hasil pertemuan bilateral i sela acara Meeting of India – Indonesia CEOs Forum yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia di New Delhi, Sabtu (25/1). "Kami telah menyepakati menugaskan tim teknis membahas semua isu dan permasalahan di tingkat teknis, dan akan melakukan pertemuan bilateral kembali pada pertengahan Februari 2025 di New Delhi," kata Airlangga. Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua menteri membahas berbagai isu strategis, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Dijadwalkan pada Februari mendatang, Indonesia dan India bertemu kembali. Pembahasan awal mengenai neraca perdagangan Indonesia dan India yang surplus cukup besar untuk Indonesia, dan berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan India yang sudah mencapai hampir 27 miliar dolar AS pada 2023, dengan tren pertumbuhan 20,54 persen (2019-2023). Pembahasan juga mencakup berbagai isu teknis perdagangan termasuk perizinan, kuota, pembatasan nontarif, prosedur kepabeanan dan lain-lain, serta isu ekspor sawit dan batu bara Indonesia ke India. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Pemkot Surabaya Jajaki Utang Rp3 Triliun untuk Infrastruktur Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota Surabaya bakal ajukan pinjaman sebanyak Rp2-3 triliun untuk mempercepat pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendukung Surabaya sebagai superhub megapolitan dengan menangkap peluang adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad, menjelaskan, bahwa percepatan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. "Kita ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan Presiden. Selain itu, kita juga fokus menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, program makan bergizi, kesehatan dan mandatory spending lain seperti BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah)," kata Irvan, Senin (19/1/2025). Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Surabaya 2025 mencapai Rp12,3 triliun, maka sekitar Rp8,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja wajib. Belanja wajib ini meliputi biaya pendidikan, kesehatan, hingga pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pemulihan ekonomi masyarakat "Sementara itu, sisa anggaran untuk infrastruktur diperkirakan mencapai sekitar Rp2-3 triliun. Sehingga untuk menunjang superhub dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kami membutuhkan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman Daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan alternatif lainnya" katanya. Untuk menutupi kebutuhan pendanaan ini, Irvan menyatakan bahwa Pemkot Surabaya sedang menjajaki pinjaman daerah dari berbagai sumber. Hal ini sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU HKPD disebutkan bahwa pembiayaan dengan pinjaman daerah, dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. "Kami akan memilih opsi dengan bunga paling terendah dan persyaratan ringan. Targetnya, pada 2025 beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini," ungkap Irvan. Menurut dia, beberapa proyek prioritas ini akan mulai dikerjakan pada tahun 2025. Sejumlah proyek itu di antaranya pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir dan penghubung Surabaya-Gresik, underpass Bundaran Dolog hingga Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). "Proyek ini memerlukan dana besar untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik. Jika dikerjakan lebih awal, manfaat ekonominya akan segera dirasakan. Berbeda jika dilakukan per-segmen, yang memakan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya akibat kenaikan harga lahan," jelas Irvan. Karena itu, Irvan menegaskan bahwa percepatan pembangunan dalam lima tahun ke depan, menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Prioritas ini sebagaimana pula dimasukkan pemkot dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029. "RPJMD 2025-2029 akan segera disusun setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk tahun ini kita masih mengikuti RPJMD 2021-2026. Jadi program - program yang sudah ada dalam RPJMD kita laksanakan dengan pola pembiayaan APBD maupun pembiayaan alternatif," papar dia. Untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan, Irvan juga mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun. "Saat ini pemerintah sedang menjajaki kemungkinan - kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan," kata Irvan. Selain itu, ia menuturkan bahwa Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian, terkait rencana pembiayaan tersebut. "Semua kita ajak komunikasi, kita ajukan proposal dan pada prinsipnya mereka sangat mendukung," ujar dia. Bahkan, Irvan menyampaikan, melalui model seperti ini, pemerintah pusat menilai bahwa Surabaya ke depan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sebab, pola ini sekaligus dapat meringankan beban pemerintah pusat. "Jadi diharapkan (pemerintah) daerah secara mandiri bisa melakukan pembangunan. Dan tentunya tadi, target-target peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat," imbuhnya. Irvan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur melalui sumber APBD dan pembiayaan alternatif ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang. Sebab, mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang . "Kita cash flow-nya dalam 5 tahun diharapkan selesai, RPJMD itu sudah selesai," katanya. Maka dari itu, Irvan menggarisbawahi bahwa bunga pinjaman diharapkan berada pada kisaran 4-6 persen. Perhitungan ini sebagaimana telah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya. "Itu semua sudah ada penilaian, debt ratio-nya sudah diukur sekian maksimal. Misal pinjaman kita maksimal sekian, kita pasti di bawahnya. Jadi kemampuan Surabaya ini dianggap tinggi, karena PAD besar persentasenya terhadap semua total pendapatan asli daerah," bebernya. Untuk merealisasikan rencana ini, Irvan menuturkan bahwa pemkot akan berkoordinasi dan meminta persetujuan DPRD Surabaya. Pembiayaan alternatif ini dikatakannya paling dimungkinkan diajukan saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025. "Kita bahas juga dengan DPRD, kita minta persetujuan. Yang paling dimungkinkan lewat PAK, kita ajukan," pungkasnya. Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota Surabaya bakal ajukan pinjaman sebanyak Rp2-3 triliun untuk mempercepat pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendukung Surabaya sebagai superhub megapolitan dengan menangkap peluang adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad, menjelaskan, bahwa percepatan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. "Kita ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan Presiden. Selain itu, kita juga fokus menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, program makan bergizi, kesehatan dan mandatory spending lain seperti BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah)," kata Irvan, Senin (19/1/2025). Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Surabaya 2025 mencapai Rp12,3 triliun, maka sekitar Rp8,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja wajib. Belanja wajib ini meliputi biaya pendidikan, kesehatan, hingga pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pemulihan ekonomi masyarakat "Sementara itu, sisa anggaran untuk infrastruktur diperkirakan mencapai sekitar Rp2-3 triliun. Sehingga untuk menunjang superhub dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kami membutuhkan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman Daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan alternatif lainnya" katanya. Untuk menutupi kebutuhan pendanaan ini, Irvan menyatakan bahwa Pemkot Surabaya sedang menjajaki pinjaman daerah dari berbagai sumber. Hal ini sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU HKPD disebutkan bahwa pembiayaan dengan pinjaman daerah, dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. "Kami akan memilih opsi dengan bunga paling terendah dan persyaratan ringan. Targetnya, pada 2025 beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini," ungkap Irvan. Menurut dia, beberapa proyek prioritas ini akan mulai dikerjakan pada tahun 2025. Sejumlah proyek itu di antaranya pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir dan penghubung Surabaya-Gresik, underpass Bundaran Dolog hingga Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). "Proyek ini memerlukan dana besar untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik. Jika dikerjakan lebih awal, manfaat ekonominya akan segera dirasakan. Berbeda jika dilakukan per-segmen, yang memakan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya akibat kenaikan harga lahan," jelas Irvan. Karena itu, Irvan menegaskan bahwa percepatan pembangunan dalam lima tahun ke depan, menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Prioritas ini sebagaimana pula dimasukkan pemkot dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029. "RPJMD 2025-2029 akan segera disusun setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk tahun ini kita masih mengikuti RPJMD 2021-2026. Jadi program - program yang sudah ada dalam RPJMD kita laksanakan dengan pola pembiayaan APBD maupun pembiayaan alternatif," papar dia. Untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan, Irvan juga mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun. "Saat ini pemerintah sedang menjajaki kemungkinan - kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan," kata Irvan. Selain itu, ia menuturkan bahwa Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian, terkait rencana pembiayaan tersebut. "Semua kita ajak komunikasi, kita ajukan proposal dan pada prinsipnya mereka sangat mendukung," ujar dia. Bahkan, Irvan menyampaikan, melalui model seperti ini, pemerintah pusat menilai bahwa Surabaya ke depan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sebab, pola ini sekaligus dapat meringankan beban pemerintah pusat. "Jadi diharapkan (pemerintah) daerah secara mandiri bisa melakukan pembangunan. Dan tentunya tadi, target-target peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat," imbuhnya. Irvan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur melalui sumber APBD dan pembiayaan alternatif ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang. Sebab, mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang . "Kita cash flow-nya dalam 5 tahun diharapkan selesai, RPJMD itu sudah selesai," katanya. Maka dari itu, Irvan menggarisbawahi bahwa bunga pinjaman diharapkan berada pada kisaran 4-6 persen. Perhitungan ini sebagaimana telah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya. "Itu semua sudah ada penilaian, debt ratio-nya sudah diukur sekian maksimal. Misal pinjaman kita maksimal sekian, kita pasti di bawahnya. Jadi kemampuan Surabaya ini dianggap tinggi, karena PAD besar persentasenya terhadap semua total pendapatan asli daerah," bebernya. Untuk merealisasikan rencana ini, Irvan menuturkan bahwa pemkot akan berkoordinasi dan meminta persetujuan DPRD Surabaya. Pembiayaan alternatif ini dikatakannya paling dimungkinkan diajukan saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025. "Kita bahas juga dengan DPRD, kita minta persetujuan. Yang paling dimungkinkan lewat PAK, kita ajukan," pungkasnya. | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Berkesempatan Tabur Bunga, Prabowo Sebut Mahatma Gandhi Pemimpin, Guru, dan Inspirasi AboutMalang.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi , Bapak Bangsa India, di makam Rajghat Memorial, New Delhi, pada Sabtu, 25 Januari 2025. Kunjungan ini dilakukan setelah Prabowo menerima penghormatan resmi di Istana Kepresidenan India. Mahatma Gandhi dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung berjalan menuju gerbang utama, berganti alas kaki, dan meletakkan karangan bunga di makam Mahatma Gandhi. Setelah itu, ia menaburkan bunga di makam tersebut dan melakukan mengheningkan cipta selama satu menit. Prabowo juga mengisi buku tamu dengan menuliskan kesannya terhadap sosok Mahatma Gandhi. "Mahatma Gandhi is a great leader, a great teacher, a great inspiration for all humanity. He has been my inspiration in the light for justice, freedom, and human dignity. May his sail be at rest, and may his teaching remain eternal," tulis Prabowo. Dalam bahasa Indonesia, tulisannya berbunyi: "Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang hebat, guru yang hebat, inspirasi yang hebat bagi seluruh manusia. Dia telah menjadi inspirasi saya yang memberikan terang dalam keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Semoga ia bersemayam dengan tenang, dan semoga ajarannya tetap abadi." Pada momen itu, Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kominfo Meutya Hafid, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (***) | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | 🏦 BBNI FY24: Laba Bersih +2,7% YoY, Setara 97% Konsensus IHSG 7.257 +1,05% Coal 124,5 +2,43% Oil (Brent) 78,7 +0,38% Gold 2.768 +0,30% CPO 4.202 -1,36% Nickel 16.078 -0,15% Bank Negara Indonesia ( $BBNI ) mencatatkan laba bersih sebesar 5,2 triliun rupiah pada 4Q24 ( -8,2% QoQ , -0% YoY ). Hasil ini membuat laba bersih selama FY24 tumbuh menjadi 21,5 triliun rupiah ( +2,7% YoY ), sedikit di bawah ekspektasi karena setara 97,2% dari estimasi FY24F konsensus. Kinerja positif BBNI pada FY24 didorong oleh: 1) Net Interest Margin (NIM) yang solid; 2) credit cost (CoC) dan kualitas aset yang terjaga; dan 3) pertumbuhan kredit yang kuat di tengah tantangan likuiditas. NIM Solid, Target NIM FY25 di Kisaran 4–4,2% NIM ( bank only ) pada 4Q24 meningkat ke level 4,5% , sehingga NIM selama FY24 berada di level 4,2% dan melampaui guidance FY24 manajemen yang mengincar >4%. Manajemen menjelaskan bahwa NIM yang kuat pada 4Q24 lebih didukung oleh penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Dengan mengesampingkan KUR, core NIM perseroan berada di level 4,2% pada 4Q24. Pencapaian NIM pada 4Q24 didorong oleh loan yield bank only yang meningkat sekitar +20 bps QoQ, sedangkan cost of fund (CoF) bank only naik sebesar +5 bps QoQ seiring kenaikan CoF pada CASA dan deposito. Manajemen BBNI menargetkan NIM pada FY25 sekitar 4–4,2% , dengan ekspektasi NIM akan cenderung lemah selama 1H25 sebelum menguat pada 2H25. Ekspektasi tersebut didasarkan pada proyeksi likuiditas yang ketat pada 1H25, sebelum diperkirakan membaik pada 2H25. CoC dan Kualitas Aset Terjaga, Target CoC FY25 di ±1% CoC ( bank only ) pada 4Q24 membengkak ke level 1,5%, meski CoC tetap terjaga di level 1,1% selama FY24 dan sejalan dengan guidance FY24 manajemen yang mengincar ±1%. Pembengkakan CoC pada 4Q24 disebabkan oleh: 1) tambahan provisi yang dibukukan untuk grup Sri Rejeki Isman ( $SRIL ); dan 2) strategi konservatif oleh manajemen untuk bantalan segmen UMKM. Di sisi lain, terjadi perbaikan kualitas aset bank only , dengan Loan at Risk (LAR) turun menjadi 10,3% dan Gross Non–Performing Loan (NPL) terjaga di level 2%. Manajemen BBNI menargetkan CoC di level ±1% pada FY25 . Pertumbuhan Kredit Kuat Selama 2024 di Tengah Tantangan LikuiditasPertumbuhan kredit pada FY24 mencapai +11,6% YoY (vs. FY23: +7,6% YoY), sesuai dengan guidance FY24 manajemen di kisaran +10–12%. Manajemen BBNI menjelaskan bahwa menguatnya pertumbuhan kredit didorong oleh segmen korporasi (+17,6% YoY), di tengah kontraksi segmen KUR (-25% YoY). Di sisi lain, likuiditas BBNI lanjut mengetat , dengan Loan–to–Deposit Ratio ( LDR ) bank only naik ke level 96,1% pada FY24 (vs. FY23: 85,8%). Manajemen BBNI mengakui beratnya tantangan likuiditas seiring yield dan outstanding SRBI yang tinggi. Manajemen menjelaskan bahwa meski terjadi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, likuiditas masih akan menantang. Namun, manajemen percaya bahwa likuiditas dapat terjaga seiring: 1) pertumbuhan CASA melalui aplikasi Wondr; 2) revisi DHE SDA terbaru; dan 3) meningkatnya insentif giro wajib minimum. Manajemen BBNI menargetkan pertumbuhan kredit pada FY25 di kisaran +8–10% , lebih rendah dari target pertumbuhan kredit perbankan dari Bank Indonesia di kisaran +11–13%. Kami menilai kinerja BBNI pada FY24 sebagai performa yang netral . Kami melihat performa NIM yang melampaui guidance sebagai aspek positif dari kinerja BBNI pada 4Q24, mengingat NIM merupakan concern dari performa BBNI pada 1H24 . Ke depan, tantangan pada FY25 lebih dititikberatkan pada aspek likuiditas , yang dapat memengaruhi CoF dan NIM . Adapun katalis upside likuiditas ke depan dapat didorong oleh : 1 ) peningkatan insentif kebijakan, seperti penurunan giro wajib minimum ataupun DHE SDA; 2 ) penurunan suku bunga acuan; dan 3 ) penurunan yield dan outstanding SRBI. Sebagai informasi tambahan, manajemen BBNI juga berencana mengajukan dividend payout ratio ( DPR ) untuk tahun buku 2024 di kisaran 50–60% (vs. 2023: 50%), mengindikasikan dividend yield sekitar 6–7,2% berdasarkan harga per Rabu (22/1) di level 4.790 rupiah per saham. $BVIC : Bank Victoria International dalam klarifikasi kepada BEI membantah pemberitaan Bisnis pada 20 Januari 2025 yang menyebut bahwa nilai transaksi atas divestasi PT Bank Victoria Syariah kepada Bank Tabungan Negara ( $BBTN ) mencapai 1,06 triliun rupiah . BVIC menjelaskan bahwa angka tersebut hanyalah nilai nominal dari seluruh saham PT Bank Victoria Syariah, di mana perusahaan tersebut menerbitkan 1,06 miliar saham dengan harga nominal 1.000 rupiah per lembar. BVIC menyebut bahwa nilai transaksi atas divestasi PT Bank Victoria Syariah akan dipublikasikan setelah selesainya rencana transaksi . Sebelumnya, Direktur Utama BBTN , Nixon L. P. Napitupulu, mengatakan pada Selasa (21/1) bahwa nilai akuisisi PT Bank Victoria Syariah berada di bawah 1,5x book value–nya . Per 9M24, book value PT Bank Victoria Syariah mencapai 1,09 triliun rupiah. $BBRI : Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia , Sunarso, membeli 210.000 saham BBRI dengan harga rata–rata 4.200 rupiah per lembar pada 16 Januari 2025. Total nilai transaksi mencapai ~882 juta rupiah . Setelah transaksi ini , kepemilikan Sunarso di BBRI naik dari 0,0037% menjadi 0,0039%. $SRTG : Direktur Investasi Saratoga Investama Sedaya , Devin Wirawan, mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk menggelar IPO di BEI bagi portofolionya yang saat ini masih berstatus sebagai perusahaan tertutup . Beberapa perusahaan tersebut antara lain cold chain logistic MGM Bosco Logistics , perusahaan energi surya Xurya Energi , klinik perawatan Zap , dan rumah sakit Brawijaya . Ke depan, Devin menyebut SRTG mengincar agar 1 perusahaannya dapat memberikan kontribusi net asset value ( NAV ) sebesar 1 miliar dolar AS . Devin sendiri menyebut bahwa SRTG berhasil meningkatkan NAV sebesar 3x lipat dalam 6 tahun terakhir ke level 56 triliun rupiah. $SRAJ : Pengendali sekaligus Komisaris Sejahteraraya Anugrahjaya , Jonathan Tahir, membeli ~16,8 juta saham SRAJ dengan harga rata–rata 1.880 rupiah per lembar pada 14 Januari 2025, lebih rendah -19,7% dari harga saham SRAJ saat penutupan bursa pada hari yang sama. Total nilai transaksi mencapai ~31,6 miliar rupiah . Setelah transaksi ini , kepemilikan langsung Jonathan Tahir di SRAJ naik dari 0,49% menjadi 0,63% . $SMGR : Semen Indonesia mencatatkan penurunan volume penjualan semen menjadi 3,1 juta ton ( -18% YoY , -12% MoM ) pada Desember 2024 , lebih buruk dari penurunan penjualan seindustri ( exclude Semen Grobogan) sebesar -14% YoY. Hasil ini membuat volume penjualan semen SMGR turun menjadi 10,3 juta ton pada 4Q24 ( -10% YoY , +0,6% QoQ ) dan 38 juta ton selama 2024 ( -6% YoY ). Penurunan volume penjualan semen secara tahunan pada Desember 2024 disebabkan oleh penurunan penjualan dari fasilitas Indonesia ke level 3 juta ton (-18% YoY, -13% MoM). Dari segi segmentasi, porsi penjualan semen kantong ( bag ) mencapai 69,5% pada Desember 2024 (vs. November 2024: 68,5%) dan 69,8% selama 2024. $SMKL : Satyamitra Kemas Lestari mengumumkan kerja sama dengan Guangzhou Yi Song Paper Products Company Ltd. untuk mendirikan joint venture bernama PT Satyamitra Yisong Indonesia , yang akan bergerak di bidang industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton. Joint venture tersebut akan mengembangkan dan memasarkan produk paper mold di Indonesia , yang diklaim dapat menggantikan styrofoam sebagai wadah. PT Satyamitra Yisong Indonesia didirikan dengan modal dasar sebesar 30 miliar rupiah, dengan kepemilikan SMKL mencapai 60% . $DRMA : Komisaris Dharma Polimetal , Noel Aelyo Laras Kusuma Negara, membeli 150.000 saham DRMA dengan harga rata–rata 925 rupiah per lembar pada 20 Januari 2025 , sehingga total transaksi bernilai ~139 juta rupiah . Tiga hari sebelumnya , Noel Aelyo Laras Kusuma Negara menjual 500.000 saham DRMA dengan harga rata–rata 915 rupiah per lembar , sehingga total transaksi bernilai ~457 juta rupiah . Setelah kedua transaksi ini, kepemilikan Noel Aelyo Laras Kusuma Negara di DRMA turun dari 1,434% menjadi 1,426%. $LOPI : Pemegang saham Logisticplus International , PT Logisticsplus Multimoda Indonesia, menjual ~304 juta saham LOPI dengan harga rata–rata 39 rupiah per lembar pada 17 Januari 2025. Total nilai transaksi mencapai ~11,9 miliar rupiah dan ditujukan untuk konsolidasi kepemilikan mayoritas . Setelah transaksi ini , kepemilikan PT Logisticsplus Multimoda Indonesia di LOPI turun dari 27,64% menjadi tidak ada. +14,59% +6,28% +6,62% +5,52% -7,65% -3,17% -3,83% -2,71% Basic +0,68% Infrastructure +2,16% Cyclic +1,21% Non-Cyclical +1,53% Energy +0,52% Property -1,38% Finance +0,31% Technology +2,54% Health -0,18% Transportation -0,17% Industrial +0,71% Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pada Rabu (22/1) bahwa pemerintah akan mengecualikan eksportir minyak dan gas ( migas ) dari kebijakan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam ( DHE SDA ), mengingat nature dari bisnis sektor tersebut. Pernyataan Susiwijono muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pada Selasa (21/1) bahwa pemerintah akan merevisi aturan penempatan DHE SDA menjadi minimum 100% selama 1 tahun, lebih besar dan lama ketimbang aturan existing , yakni minimum 30% untuk 3 bulan. Meski demikian, tidak diketahui apakah pernyataan Susiwijono mengimplikasikan bahwa eksportir migas masih akan diminta untuk memenuhi aturan DHE SDA sebesar minimum 30% seperti saat ini . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pada Rabu (22/1) bahwa ExxonMobil Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah untuk mengembangkan proyek pengembangan carbon capture and storage ( CCS ) serta pabrik petrokimia . Nilai investasi tahap awal dari proyek tersebut diperkirakan mencapai 10 miliar dolar AS, dengan total komitmen jangka panjang mencapai 15 miliar dolar AS . Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menyebut bahwa fasilitas CCS akan dibangun di sekitar Selat Sunda–Asri dan dirancang untuk menyimpan hingga 3 giga ton karbon per tahun. Adapun untuk pabrik petrokimia, lokasi pastinya masih dalam survei, mengingat pabrik tersebut memerlukan lahan sekitar 500 hektare dengan jarak ideal tidak lebih dari 100 kilometer dari fasilitas CCS. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani , mengatakan kepada Bloomberg pada Selasa (21/1) bahwa pemerintah hampir mencapai kesepakatan dengan Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) terkait rencana investasi yang akan mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia . Rosan menyebut bahwa kesepakatan tersebut kemungkinan akan rampung dalam 1–2 minggu ke depan . Pernyataan Rosan muncul setelah Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menolak tawaran investasi senilai 1 miliar dolar AS dari Apple pada awal Januari 2025 untuk membangun pabrik AirTag dan mengembangkan developer academy di Indonesia. Agus saat itu mendesak Apple untuk membangun pabrik komponen iPhone di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN), yang menjadi syarat penjualan iPhone di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (21/1) memerintahkan Google untuk membayar denda sebesar 202,5 miliar rupiah atas praktik bisnis yang tidak adil terkait dengan layanan sistem pembayarannya untuk Google Play Store. Keputusan tersebut merupakan hasil penyelidikan KPPU sejak 2022 atas dugaan bahwa Google telah menyalahgunakan posisi dominannya dengan mengharuskan developer aplikasi di Indonesia untuk menggunakan Google Play Billing yang memiliki tarif yang lebih tinggi dibandingkan sistem pembayaran lainnya. Jika tidak setuju, developer akan menghadapi penghapusan aplikasi dari Google Play Store. KPPU pun menemukan bahwa Google telah mengenakan biaya hingga 30% melalui Google Play Billing . Menanggapi hal ini, juru bicara Google mengatakan pada Rabu (22/1) bahwa pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Bloomberg pada Selasa (21/1) melaporkan bahwa penyelidikan awal terhadap laporan keuangan eFishery memperkirakan bahwa start–up agritech tersebut telah menggelembungkan pendapatan hampir 600 juta dolar AS selama 9M24 , dari seharusnya 157 juta dolar AS menjadi 752 juta dolar AS. Penyelidikan tersebut – yang didukung oleh investor eFishery termasuk SoftBank Group Corp. dan Temasek Holdings Pte. – juga menemukan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan rugi bersih sebesar 35,4 juta dolar AS selama 9M24 , berbanding laba bersih sebesar 16 juta dolar AS yang disampaikan dalam laporan keuangan kepada investor . Bloomberg menyebut bahwa angka dalam penyelidikan tersebut masih dapat berubah seiring temuan lebih lanjut. Mantan CEO sekaligus co–founder eFishery, Gibran Huzaifah, belum menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg terkait temuan ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto , pada Selasa (21/1) memastikan bahwa insentif harga gas bumi tertentu ( HGBT ) akan dilanjutkan , meski peraturan resminya baru akan diumumkan ke depan. Airlangga sendiri tidak merinci terkait sektor industri yang akan menerima HGBT . Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada awal Januari 2025 mengatakan bahwa pihaknya sedang membahas kemungkinan pemangkasan jumlah penerima insentif HGBT, khususnya bagi perusahaan yang dinilai telah mencatatkan internal rate of return yang bagus. Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo , mengatakan pada Selasa (21/1) bahwa pemerintah akan menandatangani nota kesepahaman pengadaan 1 juta unit rumah dengan pemerintah Uni Emirat Arab pada akhir Januari 2025 . Selain itu, Hashim juga mengeklaim ada investor asal Turki dan Singapura yang masing–masing berminat membangun 500.000 dan 100.000 unit rumah . Pembangunan rumah ini sendiri merupakan bagian dari proyek pemerintah yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun. Hashim juga membeberkan bahwa nilai investasi dari Qatar untuk pembangunan 1 juta unit rumah yang diumumkan beberapa waktu lalu berkisar 16–20 miliar dolar AS . Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini Photo by: Stockbit "Kalau orang indonesia, biasanya terima bonus di akhir tahun dan saat THR, yang mana jumlah tersebut otomatis akan kita rencanakan sebagai budget pengeluaran atau liburan, berbeda dengan orang Jepang." - Williams1011 Untuk memulai investasi, kunci utamanya adalah disiplin menabung dan mengelola pengeluaran dengan bijak. Salah satu metode yang bisa membantu adalah kakeibo , sebuah teknik dari Jepang yang mengajarkan conscious spending dengan membagi pengeluaran dalam kategori penting dan menabung terlebih dahulu sebelum merencanakan pengeluaran non-esensial. Orang Jepang dikenal sangat pandai dalam hal menabung dan berinvestasi, berkat kebiasaan hidup hemat dan cerdas dalam mengelola bonus besar mereka. Simak penjelasan lengkapnya di tulisan Williams1011 untuk memahami bagaimana kebiasaan sederhana bisa membawa perubahan besar dalam hidup finansialmu. Penulis & Editor: Stockbit Investment Research Copyright 2025 Stockbit, all rights reserved. Disclaimer: Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital ("Stockbit"), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research . Selanjutnya, semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut. Domain resmi Stockbit adalah "https://stockbit.com/" dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri "@Stockbit.com" Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit. | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Soal CPNS 2024 PDF dan Link Download, Info Tes CASN Kemendikbud, BIN, Pendaftaran Seleksi BGN 2025 cpns bgn kemendikbud cpns 2024 soal cpns 2024 pdf cpns bin TRIBUNKALTIM.CO - Inilah link download soal CPNS 2024 PDF, info terkini pengumuman CASN Kemendikbud, BIN dan pendaftaran seleksi BGN 2025 . Cara mengakses soal CPNS 2024 PDF ini sangat mudah, Anda cukup menglik link yang tersedia dan mengikuti petunjuk yang ada di artikel. Simak juga informasi lengkap terkait cara daftar SPPI batch 3 yang dibuka hingga Maret 2025 ini, yang berpeluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Gizi Nasional. Link dan syarat daftar SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia batch 3 dijelaskan dengan lengkap dan jelas. 1. Klik link ebook yang telah disediakan di atas. 2. Buka link scribd.vpdfs.com 3. Copy link ebook pada scribd tanpa membuat akun. 3. Paste link ebook scrbd di web scribd.vpdfs.com 4. Ikuti prosesnya dan tunggu untuk mengunduh file. Link download soal CPNS 2024 PDF 1. EBOOK CPNS 2. EBOOK CPNS 3. EBOOK CPNS 4. EBOOK CPNS 5. EBOOK CPNS 6. EBOOK CPNS 7. EBOOK CPNS 8. EBOOK CPNS 9. EBOOK CPNS 10. EBOOK CPNS 11. EBOOK CPNS 12. EBOOK CPNS 13. EBOOK CPNS 14. EBOOK CPNS 15. EBOOK CPNS 16. EBOOK CPNS 17. EBOOK CPNS 18. EBOOK CPNS 19. EBOOK CPNS 20. EBOOK CPNS 21. EBOOK CPNS 22. EBOOK CPNS 23. EBOOK CPNS 24. EBOOK CPNS 25. EBOOK CPNS 26. EBOOK CPNS 27. EBOOK CPNS 28. EBOOK CPNS 29. EBOOK CPNS 30. EBOOK CPNS 31. EBOOK CPNS 32. EBOOK CPNS 33. EBOOK CPNS 34. EBOOK CPNS 35. EBOOK CPNS 36. EBOOK CPNS 37. EBOOK CPNS 38. EBOOK CPNS 39. EBOOK CPNS 40. EBOOK CPNS 41. EBOOK CPNS 42. EBOOK CPNS 43. EBOOK CPNS 44. EBOOK CPNS 45. EBOOK CPNS 46. EBOOK CPNS 47. EBOOK CPNS 48. EBOOK CPNS 49. EBOOK CPNS 50. EBOOK CPNS 51. EBOOK CPNS 52. EBOOK CPNS 53. EBOOK CPNS 54. EBOOK CPNS 55. EBOOK CPNS 72 Link Resmi Pengumuman CPNS 2024 Berikut 72 link resmi pengumuman CPNS 2024 yang perlu kamu ketahui: 1. Kemenpan-RB (https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns) 2. Kementerian Sekretaris Negara (https://www.setneg.go.id/) 3. Kemenkumham (https://cpns.kemenkumham.go.id/) 4. Mahkamah Agung (https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/) 5. KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns) 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/) 7. Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/) 8. Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/) 9. Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024) 10. Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/) 11. Kementerian Pertanian (https://casn.pertanian.go.id/) 12. Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/) 13. Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/) 14. Kementerian Pertahanan (https://www.kemhan.go.id/ropeg/category/pengadaan-cpns) 15. Kementerian Keuangan (https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/) 16. Kementerian Perindustrian (https://rekrutmen.kemenperin.go.id/) 17. Kementerian Sosial (https://cpns.kemensos.go.id/) 18. Kementerian Bappenas (https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns) 19. Kementerian Perekonomian (https://rekrutmen.ekon.go.id/) 20. Kementerian Perdagangan (https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns/offline/main) 21. Kemenko Polhukam (https://polkam.go.id/casn-polhukam/) 22. Kemenko Bidang Perekonomian (https://rekrutmen.ekon.go.id/cpns/pengumuman) 23. Kemenko PMK (https://kemenkopmk.go.id/pengumuman/cpns) 24.Kemenkop dan UKM (https://www.kemenkopukm.go.id/kepegawaian) 25. Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/) 26. Kejaksaan RI (https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns) 27. Kemenparekraf (https://kemenparekraf.go.id/pengumuman) 28. Kementerian PUPR (https://pu.go.id/pengumuman) 29. Kemenkominfo (https://casn.kominfo.go.id/seleksi-cpns/2024) 30. Kementerian Kelautan dan Perikanan (https://ropeg.kkp.go.id/) 31. Kementerian KLHK (https://casn.menlhk.go.id/) 32. Kementerian Ketenagakerjaan (https://kemnaker.go.id/news/search?tags=pengumuman-dan-info) 33. Kejaksaan RI (https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns 34. Kementerian Luar Negeri (https://e-casn.kemlu.go.id/) 35. Kementerian Pemuda dan Olahraga (https://www.kemenpora.go.id/rekrutmenasn) 36. Kementerian BKPM (https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/karir) 37. Kementerian ATR/BPN (https://www.atrbpn.go.id/pengumuman) 38. Setjen MPR RI (https://setjen.mpr.go.id/pengumumans) 39. Mahkamah Agung (https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman) 40. Setjen Komisi Yudisial (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/slider_detail/172) 41. Badan Pemeriksa Keuangan (https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/) 42. Setjen Dewan Ketahanan Nasional (https://www.wantannas.go.id/pengumuman-penerimaan-cpns) 43. Badan Siber dan Sandi Negara (https://www.bssn.go.id/cpns-2024/) 44. Lembaga Administrasi Negara (https://lan.go.id/?cat=125) 45. Badan Pusat Statistik (https://casn.bps.go.id/) 46. Arsip Nasional Republik Indonesia (https://anri.go.id/publikasi/pengumuman) 47. Badan Informasi Geospasial BIG (https://casn.big.go.id/#/pengumuman) 48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(https://www.bkkbn.go.id/) 49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (https://www.bpkp.go.id/id/pengumuman/WyO) 50. Perpustakaan Nasional (https://casn.perpusnas.go.id/) 51. Badan Narkotika Nasional (https://bnpb.go.id/) 52. Setjen Komisi Pemilihan Umum (https://www.kpu.go.id/berita/11/pengumumanse) 53. Komnas HAM (https://www.komnasham.go.id/index.php/penerimaan-pegawai/) 54. BP2MI (https://bp2mi.go.id/pengumuman-list) 55. Badan Keamanan Laut (https://www.bakamla.go.id/publication/detail_news/pengumuman-cpns-bakamla-ri-tahun-anggaran-2024) 56. Basarnas (https://basarnas.go.id/berita?category=9) 57. LKPP (https://www.lkpp.go.id/pengumuman) 58. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (https://bnpt.go.id/) 59. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (https://www.lpsk.go.id/publikasi?search=cpns) 60. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (https://bpip.go.id/) 61. Badan Karantina Indonesia (https://casn.karantinaindonesia.go.id/) 62. Badan Pangan Nasional (https://badanpangan.go.id/pengumuman) 63. Otorita Ibu Kota Nusantara (https://www.ikn.go.id/karier) 64. Setjen Dewan Nasional KEK (https://kek.go.id/media/press?tag=CPNS+2024) 65. Badan Intelijen Negara (https://www.bin.go.id/Karir) 66. Bawaslu (https://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/rekrutmen-cpns) 67. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (https://www.bmkg.go.id/cpns/) 68. Badan Pengawas, Obat dan Makanan (https://casn.pom.go.id/) 69. Kejaksaan Agung (https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/pengumuman/detail/PENGUMUMAN-CPNS-TA-2024) 70. Setjen DPR (https://www.dpr.go.id/cpns) 71. Kementerian PPA (https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/ODQ) 72. Laman atau website resmi masing-masing Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten. Cara melihat pengumuman CPNS 2024 Berikut langkah untuk mengecek pengumumannya seperti dilansir Kompas.com : Lewat laman SSCASN 1. Kunjungi laman sscasn.bkn.go.id 2. Masuk ke akun masing-masing menggunakan NIK dan password terdaftar 3. Hasil kelulusan CPNS 2024 akan ditampilkan Laman instansi pemerintah 1. Tunggu secara berkala pengumuman CPNS di masing-masing laman 2. Jika sudah muncul, klik download PDF dan bisa gunakan fitur search, ketik namamu. Info BGN 2025 Dilansir dari laman resmi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, peserta yang terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional. Peluang daftar SPPI batch 3 ini terbuka untuk lulusan D4/S1 hingga S2. Nantinya, Kepala SPPG ini memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Makan Bergizi. Untuk status kepegawaian SPPI ini akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi peserta yang lolos seleksi SPPI batch 3 juga mendapatkan gaji dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN ditambah tunjangan lain sesuai daerah penempatan, beban tugas, dan lingkup pekerjaan. Persyaratan Umum SPPI Batch 3 tahun 2025 1. Warga Negara Indonesia. 2. Usia maksimal 30 tahun. 3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan; 4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek. 5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta. 7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. 9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil. 10.Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri 11.Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi pemerintah/swasta manapun 12.Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi. 13.Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com Dokumen persyaratan SPPI batch 3 1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPIB3 di Jakarta. 2. Scan KTP dan kartu keluarga 3. Foto berlatar belakang putih 4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK 5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada) 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit. 8. Surat bebas narkoba 9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan) 10. Kartu NPWP 11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000 Pendaftaran SPPI dibuka pada tanggal 27 Desember 2024 hingga 15 Maret 2025 . Anda bisa melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi SPPI. Informasi lengkap tentang pendaftaran SPPI Badan Gizi Nasional batch 3 tahun 2025 bisa Anda lihat di https://spp-indonesia.com/. Jadwal kegiatan SPPI batch 3 Setelah mendaftar secara online, peserta yang lolos seleksi administrasi akan dipanggil untuk mengikuti tes secara offline. Tes seleksi mencakup beberapa tahap, seperti psikotes, kesehatan umum, kesehatan jiwa, wawancara, dan mental ideologi. Selengkapnya, berikut jadwal pendaftaran SPPI batch 3 seperti dirangkum dari Kompas.com dan kontan.co.id : - Pendaftaran online: 27 Desember 2024 pukul 00.00 WIB–15 Maret 2025 - Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk tes selanjutnya secara offline: 20 Maret 2025 - Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025 - Pelaksanaan tes: 6 April–3 Mei 2025 , dengan pembagian dua gelombang, yakni: Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil pada 28 April 2025 dan hadir pada 3 Mei 2025 bergabung dengan yang lulus dari gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan. 2. Gelombang 2 hadir pada 19 April 2025 , tes pada 20 April–2 Mei 2025 . Pada 3 Mei 2025 diumumkan kelulusannya. Bagi Gelombang 2 yang tidak lulus akan dipulangkan, sedangkan bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti pendidikan. - Pelatihan dasar kemiliteran: 5 Mei-3 Juli 2025 - Pelatihan manajerial : 4 Juli–4 Agustus 2025 . Seiring pembukaan SPPI batch 3, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan, pihaknya baru mendidik total sekitar 2000 SPPI. Di sisi lain, TNI telah menyiapkan 599 titik dapur sehat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis pada minggu pertama Januari 2025 . Dari total 599 dapur, 514 titik disiapkan oleh TNI Angkatan Darat, 96 titik oleh TNI Angkatan Laut, dan 7 titik oleh TNI Angkatan Udara. "Dari jumlah dapur yang tergelar tenaga gizinya perlu ada penambahan seiring dengan percepatan pembangunan dapur sehat di wilayah," kata dia, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/1/2025). Itulah tadi link download soal CPNS 2024 PDF, info terkini pengumuman CASN Kemendikbud, BIN dan pendaftaran seleksi BGN 2025 . | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Perkara Korupsi Impor Gula Rp578 Milyar, Tersangka HAT Ditangkap Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Siaran Pers yang diterima DETAKKaltim.Com Nomor: PR – 050/050/K.3/Kph.3/01/2025 melalui Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada JAM PIDSUS Nomor: Prin-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023. Dijelaskan kronologi penangkapan. Selasa 21 Januari 2025 telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka HAT di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: 11/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 21 Januari 2025. Selanjutnya, Tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 09/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 21 Januari 2025. Peran Tersangka HAT, jelas Harli lebih lanjut, pada 28 Desember 2015, telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Perekonomian yang dihadiri oleh Kementerian di bawah Kemenko Perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah Indonesia pada Januari-April 2016 diperkirakan mengalami kekurangan Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 200.000 ton. Namun, dalam Rakor tersebut tidak pernah diputuskan bahwa Indonesia memerlukan impor GKP. Pada November – Desember 2015, Tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) telah memerintahkan PS Staf Senior Manager Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 Perusahaan Gula swasta. Kedelapan perusahaan itu masing-masing PT Angels Product (AP), PT Andalan Furnindo (AF), PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ), PT Medan Sugar Industri (MSI), PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU), PT Makassar Tene, PT Duta Sugar International (DSI), PT Berkah Manis Makmur (BMM). Pertemuan dengan kedelapan perusahaan tersebut digelar di Gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali, untuk ditunjuk sebagai pihak yang akan melaksanakan impor Gula Kristal Merah (GKM) guna diolah menjadi GKP. Lalu bulan Januari 2016, Menteri Perdagangan saat itu, Tersangka TTL menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI dengan Surat Nomor 51 tanggal 12 Januari 2016, yang berisi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok Gula nasional dan stabilisasi harga Gula, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri guna memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton. Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan 8 Perusahaan Gula swasta yaitu TWN Direktur Utama PT AP, WN Presiden Direktur PT AF, HS Direktur Utama PT SUJ, IS Direktur Utama PT MSI, TSEP Direktur PT MT, HFH Direktur PT BMM, ES Direktur PT PDSU, dan HAT Direktur PT DSI. Kedelapannya telah ditetapkan sebagai Tersangka. Selanjutnya, Menteri Perdagangan Tersangka TTL memerintahkan KS selaku Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan Persetujuan Impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada 8 perusahaan swasta tersebut. Selain itu Persetujuan Impor (Pl) dari Kementerian Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait Bahwa kedelapan perusahaan swasta yang mengolah GKM menjadi GKP tersebut, izin industrinya adalah Produsen Gula Kristal Rafinasi (GKR). Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 menyatakan, bahwa GKM yang diimpor tersebut hanya dapat diolah menjadi GKR untuk pemenuhan kebutuhan sektor industri makanan, minuman, dan farmasi, serta tidak dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Setelah kedelapan perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli Gula tersebut. Padahal senyatanya Gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran/masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan harga Rp16.000/Kg, lebih tinggi dari HET yakni Rp13.000/Kg dan tidak ada Operasi Pasar. Dengan adanya penerbitan Persetujuan Impor (PI) GKM menjadi GKP oleh Menteri Perdagangan Tersangka TTL kepada para Tersangka yang merupakan pihak swasta sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dengan cara operasi pasar kepada masyarakat tidak tercapai, namun justru memberikan keuntungan kepada para pihak swasta dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Akibat perbuatan para Tersangka, negara dirugikan senilai Rp578.105.411.622,47 (Rp578 Milyar) berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yaitu Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. See author's posts | negative |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Presiden ajak lembaga pendidikan India buka di Indonesia Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengundang lembaga pendidikan India untuk membuka layanan di Indonesia, sebagai bentuk penguatan kerja sama kedua negara di bidang pendidikan. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu. "Di sektor pendidikan, kami juga berterima kasih atas bantuan yang Anda berikan kepada kami dalam meningkatkan jumlah siswa kami untuk dikirim ke India, dan juga mengundang lembaga-lembaga kelompok India untuk membuka lembaga di Indonesia," ujar Prabowo. Prabowo mengatakan dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan India memperkuat kerja sama di sejumlah sektor, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, energi, keamanan, digital, kecerdasan buatan, teknologi informasi, dan energi. Presiden juga mengungkapkan bahwa diskusi dengan para pemimpin industri India berjalan sukses dan menghasilkan pembahasan rinci mengenai peningkatan partisipasi India dalam perekonomian Indonesia. Di sektor ekonomi, Kepala Negara telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses birokrasi, serta memangkas regulasi yang berlebihan untuk mendukung kepentingan bilateral kedua negara. "Saya telah memberikan arahan, dan saya akan terus memberikan arahan bahwa kita perlu meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi dengan India," kata Prabowo. Dalam kesempatan itu, Presiden turut menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya selama kunjungan di India Prabowo berharap kunjungan ini menjadi awal baru dalam mempercepat program kerja sama dan mempererat persahabatan antara Indonesia dan India. Presiden juga berharap dapat memberikan sambutan yang sama hangatnya bagi para pemimpin India saat berkunjung ke Indonesia di masa mendatang. Presiden Prabowo bertemu dengan PM Modi di Hyderabad House, Sabtu, dalam rangka kunjungan kenegaraannya di India pada 23–26 Januari 2025. Di Hyderabad House, Presiden Prabowo dan PM Modi memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India. Delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kegiatan di Hyderabad House merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo hari ini, setelah Presiden mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, dan mengikuti upacara peletakan bunga (laying wreath) sebagai bentuk penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial Park. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Ungkapkan Terima Kasih, Prabowo Berkomitmen Balas Penghormatan Istimewa India JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Atas sambutan istimewa yang diberikan oleh pemerintah India kepada delegasi Indonesia dalam perayaan Hari Republik ke-76 India, Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk membalas penghormatan tersebut di masa mendatang sebagai bentuk penghargaan atas persahabatan dan kerja sama erat antara kedua negara. Dalam pernyataannya di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025) yang diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Kepala Negara juga menyatakan rasa terima kasihnya atas sambutan istimewa itu. "Tentu saja suatu hari nanti, saya dapat membalasnya dan saya dapat menerima Anda dengan kehormatan yang sama," kata Presiden Prabowo. Kepala Negara juga meyakini bahwa kunjungan ini akan menjadi titik awal untuk mempercepat program kerja sama dan persahabatan kedua negara. "Hadirin sekalian, sekali lagi terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan kepada saya dan saya yakin bahwa kunjungan ini akan menandai dimulainya kembali program kerja sama dan persahabatan yang dipercepat," katanya. Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima sambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan yang ditandai dengan 21 tembakan meriam, penghormatan pasukan kehormatan, serta pengiringan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan India. Presiden Prabowo hadir didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menlu Sugiono. Dalam pernyataannya, Prabowo mengapresiasi sambutan istimewa dari Presiden India, Droupadi Murmu, dan Perdana Menteri Narendra Modi, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan India, yang telah menjadi mitra strategis sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi momen istimewa, karena Prabowo dijadwalkan menjadi tamu kehormatan dalam perayaan Hari Republik ke-76 India pada Ahad (26/1) esok. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraannya (state visit) di India pada tanggal 23–26 Januari 2025. (Ant/02) | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Hemat 20 T dari Pangkas Perjalanan Dinas, Prabowo: Puluhan Ribu Sekolah Bisa Kita Perbaiki BANDA ACEH – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku pemerintah berhasil menghemat lebih dari Rp20 triliun. Anggaran ini didapatkan dari hasil pemangkasan perjalanan dinas hingga setengahnya.Hal ini disampaikan Prabowo ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). "Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih," kata Prabowo. Dari anggaran tersebut, Prabowo pun mengungkap bisa memperbaiki hingga membangun puluhan ribu sekolah. "Kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu sekolah gedung sekolah bisa kita perbaiki," ucapnya. Sidang ini, turut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka beserta seluruh pejabat Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mengikuti sidang kabinet perdana di tahun 2025. Terlihat sejumlah menteri telah tiba, mereka kompak mengenakan kemeja putih. Pantauan Inilah.com , para menteri yang sudah tiba di antaranya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Koordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, hingga Menteri Agama Nazaruddin Umar. Adapun, Supratman menjelaskan pemanggilan para menteri ini guna menghadiri sidang kabinet paripurna. Nantinya, Prabowo juga akan memberikan arahan kepada seluruh menteri. "Rapat paripurna kabinet paripurna, soal nanti ikut arahan pak presiden," jata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). Supratman mengaku belum mengetahui apa saja yang akan dibahas oleh Prabowo dalam sidang paripurna ini. Ia menyebut yang pasti akan diperbincangkan mengenai soliditas pemerintah. "Belum sih saya pikir arahan presiden, soliditas kabinet salah satunya," ucapnya. "Rapat paripurna kabinet paripurna, soal nanti ikut arahan pak presiden," jata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). Supratman mengaku belum mengetahui apa saja yang akan dibahas oleh Prabowo dalam sidang paripurna ini. Ia menyebut yang pasti akan diperbincangkan mengenai soliditas pemerintah. "Belum sih saya pikir arahan presiden, soliditas kabinet salah satunya," ucapnya. | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Pemerintah Kuatkan Komitmen Ciptakan Kemandirian Ekonomi dengan Pemenuhan Lokal Konten Pantau - Pemerintah terus berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada berbagai sektor strategis, termasuk produk elektronik, terutama laptop . Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif, berdaya saing global, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara mandiri. Melalui kebijakan yang mendukung inovasi teknologi lokal dan insentif bagi pelaku usaha, Pemerintah berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah mengapresiasi langkah Hewlett-Packard (HP) Indonesia yang telah mengumumkan sertifikasi TKDN sebagai langkah nyata dalam implementasi kebijakan TKDN yang merupakan tonggak sejarah baru dari komitmen mendukung kapasitas manufaktur lokal. Melalui kemitraan dengan PT Sat Nusa Persada di Batam, HP Indonesia telah merealisasikan investasi dan mencapai TKDN untuk tiga produk laptop komersial dengan nilai masing-masing sebesar 26,45%, 27,00%, dan 27,88%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa momen bersejarah tersebut merupakan bukti bahwa melalui kolaborasi dapat mewujudkan hal baik, dan menjadi bukti nyata bahwa iklim investasi di Indonesia terus membaik. Kolaborasi strategis ini dapat diselesaikan dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmen beliau untuk menarik investasi agar dapat mendongkrak kapasitas industri lokal. Selain itu, HP Indonesia juga mempunyai rencana strategis untuk menambah jumlah perangkat berstandar TKDN yang diproduksi di Indonesia dalam waktu dekat ini. Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen HP terhadap Indonesia dengan turut serta memperkuat industri lokal serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dengan sertifikasi TKDN, HP telah memulai produksi laptop di Indonesia dan siap memasarkannya kepada konsumen di seluruh negeri. Momentum ini turut menandai dedikasi HP dalam membina kolaborasi antara pemasok usaha lokal dan perusahaan global, sekaligus memajukan kemampuan manufaktur Indonesia, khususnya di sektor industri teknologi. HP terus berkomitmen menciptakan lebih banyak peluang bagi sektor lokal, dan membangun ekosistem teknologi lokal untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Inisiatif HP dalam mendorong inovasi dan ekuitas di seluruh Indonesia, serta investasi pada talenta lokal melalui transfer pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat membentuk masa depan teknologi Indonesia yang lebih inklusif dan progresif. "Komitmen HP Indonesia untuk menyelaraskan keahlian global mereka dengan wawasan lokal memberikan contoh bagaimana kolaborasi antara Pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan industri lokal," tutur Menko Airlangga. Ke depan, Pemerintah berharap HP Indonesia dapat terus berinovasi sehingga akan meningkatkan kontribusi lokal pada produk-produk elektroniknya, termasuk pengembangan teknologi mutakhir yang melibatkan kerja sama dengan pelaku usaha lokal dan lembaga pendidikan. Pemerintah juga mendorong HP Indonesia untuk menjadi pelopor dalam menghadirkan produk-produk ramah lingkungan dengan TKDN tinggi supaya dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan langkah-langkah inovatif ini, diharapkan HP Indonesia juga akan dapat memperkokoh posisinya sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produksi elektronik berkelas dunia. | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Sritex Tetap Pailit, Pemerintah Dukung Upaya Kelanjutan Bisnis dan Lindungi Karyawan JAKARTA, KUPANGNEWS.COM – Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ), yang berarti keputusan Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Sritex pailit tetap berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Putusan penolakan kasasi tersebut dibacakan pada Rabu (18/12) oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi bersama dengan dua hakim agung lainnya, Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. Menanggapi putusan tersebut, Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyatakan bahwa perusahaan menghormati keputusan tersebut, namun akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama perusahaan selama puluhan tahun. "Upaya hukum ini kami tempuh agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama kami selama puluhan tahun," ujar Iwan dalam keterangan tertulis yang diterima media ini pada Kamis (20/12). Selain itu, Iwan menjelaskan bahwa selama proses kasasi ke MA, pihak Sritex berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan usaha dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), sesuai dengan pesan pemerintah yang meminta agar perusahaan tidak melakukan PHK. "Kami berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan agar tetap kondusif di tengah keterbatasan gerak akibat status pailit," tambahnya. Iwan juga berharap pemerintah dapat memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. "Kami berharap pemerintah dapat mendukung upaya kami untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional," ungkapnya. Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah bertemu dengan manajemen Sritex dan mendorong perusahaan untuk terus menjalankan operasionalnya. "Saya berbicara dengan manajemen Sritex supaya going concern, tetap berproduksi," ujar Airlangga di Kemenko Perekonomian pada Kamis (20/12). Pemerintah juga mendorong PT Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai kreditur utama, agar bekerja sama dengan kreditur lainnya untuk mendukung Sritex agar tidak terjadi PHK dan lapangan kerja tetap terjaga. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer juga menegaskan kembali komitmen Kemnaker untuk melindungi hak-hak buruh Sritex di tengah tantangan yang dihadapi perusahaan. Ia berharap putusan MA tidak akan mengubah komitmen manajemen Sritex untuk menghindari PHK. "Harapannya, putusan ini tidak mengubah komitmen manajemen untuk tidak melakukan PHK. Namun, jika situasi lain terjadi, Kemnaker siap memberikan dukungan maksimal," tegasnya. Wamenaker Ebenezer menjelaskan, Kemnaker telah menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi dan memberdayakan buruh yang terdampak, seperti program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), pasar kerja untuk membantu buruh menemukan peluang kerja baru, serta program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan buruh.. (*) | positive |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Tabur Bunga di Makam Mahatma Gandhi, Prabowo : Pemimpin, Guru, dan Inspirasi SAWITKU - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi di makam Rajghat Memorial, New Delh, Sabtu 25 Januari 2025 usai menerima penghormatan resmi di Istana kepresidenan India. Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India. Saat tiba di lokasi, Prabowo langsung bergegas menuju arch entrance dan berganti alas kaki. Ia lalu meletakkan karangan bunga di makam Mahatma Gandhi. Usai peletakkan karangan bunga, Prabowo menaburkan bunga di makam dan melakukan one minute silence atau mengheningkan cipta. Prabowo kemudian mengisi buku tamu dan menuliskan kesan terhadap sosok Mahatma Gandhi. "Mahatma Gandhi is a great leader, a great teacher, a great inspiration for all humanity. He has been my inspiration in the light for justice, freedom, and human dignity. May his sail be at rest, and may his teaching remain eternal," tulis Prabowo. "Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang hebat, guru yang hebat, inspirasi yang hebat bagi seluruh manusia. Dia telah menjadi inspirasi saya yang memberikan terang dalam keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Semoga ia bersemayam dengan tenang, dan semoga ajarannya tetap abadi," demikian dalam bahasa Indonesia. Dalam kesempatan itu, Prabowo didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon.*** | neutral |
Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. | Soal Putusan WTO, Pemerintah RI Siap Hadapi Jika Uni Eropa Ajukan Banding Lagi Jakarta: Pemerintah masih menunggu respons atau tanggapan dari Uni Eropa terkait dengan putusan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) perihal minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Pengambil keputusan menyatakan siap jika nantinya Uni Eropa mengajukan banding. "Kita tunggu 60 hari, UE (Uni Eropa) terima atau tidak terima. (Kalau mereka banding?) Ya itu sama saja, ada mekanismenya lagi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, 21 Januari 2025. Diketahui, WTO menilai Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel Indonesia. Keputusan WTO itu merujuk dari laporan putusan panel pada 10 Januari 2025 dan menyatakan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia. (Ilustrasi WTO. Foto: Freepik) WTO juga berpendapat Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel yang berasal dari alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk), serta terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC (low ILUC-risk) dalam Renewable Energy Directive (RED) II. Dalam putusan WTO tersebut juga menyebutkan dalam konteks implementasi dari The French TIRIB (The Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels) atau insentif pajak penggunaan biofuel dalam sistem transportasi Prancis telah terbukti melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit. Pihak Uni Eropa hanya menerapkan insentif pajak bagi biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean. Adapun putusan tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan akan mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa. Dengan demikian, Uni Eropa diminta untuk dapat menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO. Dorong penyelesaian IEU-CEPA Airlangga juga berharap putusan WTO itu dapat mendorong penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). "Harapan kita seperti itu, mempercepat penyelesaian perundingan. Targetnya semester ini (selesai)," tutur Airlangga. | neutral |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 9